Tempo.Co

KOMENTAR+

Penerimaan dari Pajak Harus Dioptimalkan
Senin, 01 Juli 2019
Peningkatan penerimaan pada tahun 2018 didorong oleh peningkatan produksi hasil tembakau di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II.

INFO DPR - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno, menekankan agar penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan harus terus dioptimalkan dari tahun ke tahun. Sebab, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. 

“Pada APBN KiTa atau Kinerja dan Fakta edisi Juni 2019 Kementerian Keuangan telah menyampaikan perkembangan realisasi APBN 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, tercatat masih menunjukkan capaian positif. Dengan pendapatan negara yang mampu tumbuh 6,19 persen dan belanja negara meningkat 9,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Soepriyatno saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR di Kantor Pajak Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat, 28 Juni 2019. 

Dia menjelaskan, Kunspek Komisi XI DPR ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi terkini guna mengetahui gambaran yang lebih jelas terkait pelaksanaan tugas jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Provinsi Jatim, khususnya di bidang perpajakan. Sebab, seiring naiknya target penerimaan pajak di beberapa provinsi terlihat adanya penurunan terhadap penerimaan pajak.

"Ini harus kita cari tahu penyebabnya sehingga nanti bisa disampaikan kepada Menkeu bagaimana cara mengatasinya agar target penerimaan pajak dapat terpenuhi,” jelas Soepriyatno.

Dia berharap, pungutan pajak dan cukai dari masyarakat mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Jatim. Masukan ini akan disampaikan lebih lanjut dalam rapat kerja dengan Kemenkeu dan Dirjen Pajak. 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II Lusiani, menyatakan penerimaan pajak khususnya di wilayah Jatim II, target penerimaan mengalami peningkatan. Pada 2019, Bea Cukai Jatim II ditargetkan Rp 42,6 triliun, tumbuh sebesar 7,07 persen dari target 2018. 

“Peningkatan penerimaan pada tahun lalu didorong oleh peningkatan produksi hasil tembakau di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II. Salah satu faktor pendorongnya adalah semakin berkurangnya peredaran rokok ilegal,” jelasnya. 

Untuk itu, melalui kunspek Komisi XI DPR ke Jatim, dirinya berharap ada bantuan dan dukungan dari DPR terutama dalam bidang keberpihakan melalui aturan perundang-undangan. “Tentunya seperti yang kita tahu Kanwil ini adalah pelaksana dari aturan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan DPR,” ujarnya. 

Kunspek Komisi XI DPR RI turut diikuti oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan, Andreas Eddy Susetyo, Eva Kusuma Sundari, Indah Kurnia, Rai Wirajaya, Muhammad Misbakhun, Muhammad Nur Purnamasidi, Sarmuji, Sumail Abdullah, Siti Mufattahah, dan Junaidi Auly.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA