Tempo.Co

KOMENTAR+

Masih Banyak Pekerjaan TNI AU
Selasa, 02 Juli 2019
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan anggaran bagi TNI masih 40 persen.

INFO DPR - Dalam pengaturan sistem pertahanan dan keamanan negara, saat ini TNI Angkatan Udara masih harus melakukan banyak pekerjaan. Sebab, kata Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, anggaran TNI masih terbatas, yakni 42 persen dari minimum essential force (MEF).

“Memang masih punya banyak persoalan di situ. Walaupun dalam debat capres dikatakan presiden, jika semua sudah komplit, tetapi memang masih banyak kekurangan. Yah, memang masih ada upaya serius dalam penganggaran, pengawasan wilayah, dan alat-alat yang mendukung,” ujar Sukamta, di Gedung DPR, Selasa, 2 Juli 2019.

Sukamta mengakui di sejumlah tempat banyak aktivitas udara atau pesawat terbang yang tidak mempunyai izin mendarat. Oleh karena itu, pekerjaan yang masih harus dilakukan, misalnya membangun sistem radar, pangkalan radar, meningkatkan kemampuan pesawat yang diperlukan untuk patroli di udara, dan lainnya.

“Kalau ada melintas harus ada SOP, peraturannya seperti apa, diingatkan, dikejar, disuruh turun untuk melindungi negara kita. Ini perlu perangkat dan itu semua butuh anggaran untuk mengadakan semua alat-alat terkait alutsista,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD RI, Selasa, 2 Juli 2019, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna, mengatakan tahun ini setidaknya ada 6.671 kasus pelanggaran yang terjadi di dalam negeri, khususnya di Papua dalam hal izin mendarat, baik itu terkait misionaris, perusahaan, maupun lainnya. Yuyu mengakui dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan berbatasan dengan 10 negara lain, Indonesia punya banyak potensi ancaman.

Sayangnya, saat ini fasilitas pendukung untuk pengaturan sistem pertahanan dan keamanan negara di udara belum optimal. Dia menyontohkan bahwa idealnya Indonesia memiliki 32 radar untuk pesawat berawak maupun tidak berawak. Sementara, radar militer hanya ada 20. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan itu, TNI AU kerap menggunakan radar sipil yang jumlahnya mencapai 22.

“Ini juga terkait dengan anggaran. Kami mengajukan anggaran Rp 42,9 triliun. Namun, yang terpenuhi hanya 33,36 persen atau sekitar Rp 14,3 triliun. Dan, harus betul-betul memanfaatkan anggaran untuk alusista, belanja pegawai, dan lainnya,” ujar Yuyu. (*)  

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA