Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Harus Tingkatkan Performance
Kamis, 04 Juli 2019
Dialektika demokrasi bertajuk 'Evaluasi Kinerja Ekonomi Nasional, Perlukah Menteri Baru?' digelar di ruang media center Gedung DPR RI, Kamis, 4 Juli 2019.

INFO DPR - Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait, mengakui jika pertumbuhan ekonomi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada lima tahun terakhir belum tercapai sesuai target. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa harus ada langkah sportivitas untuk memperbaiki kondisi ini.

“Harus diakui Jokowi bisa membuat rasio angka kemiskinan berkurang, tetapi memang angkanya harus lebih signifikan lagi, harus lebih dipercepat lagi, demikian itu pandangan kami. Kemudian, memang penerimaan pajak tidak tercapai itu juga harus diakui,” ujar Maruarar ketika menjadi narasumber dalam disktusi dialektika demokrasi bertajuk "Evaluasi Kinerja Ekonomi Nasional, Perlukah Menteri Baru, di Ruang Media Center, Gedung DPR RI, Kamis, 4 Juli 2019.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Eko Listiyanto mengatakan jika melihat perkembangan lima tahun terakhir dari ukuran RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sebetulnya belum tercapai. Aspek yang harus dilihat tentu saja adalah tantangan ke depan.

“Jadi bahwa dulu target belum optimis dan belum tercapai, di periode kedua Jokowi harus ada upaya meningkatkan performance untuk lima tahun ke depan,” ucap Eko.  

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, menilai jika ekonomi Indonesia pada 2014-2019 dapat dilihat dari dua sisi, yaitu ada rapot merah ada rapot biru.

“Kalau dari rapot merahnya tentu kita sandingkan dengan janji misi presiden dengan capaian selama lima tahun. Sebagai oposisi, kami tentunya melihat dengan angka yang ada, bukan hoaks. Pertama, misalnya kita lihat indikator pertumbuhan ekonomi yg di dengung-dengungkan. Misinya lima persen, ternyata selama lima tahun tidak pernah tercapai, bahkan hanya 5,2 persen,” katanya.

Dengan keadaan itu, upaya pemerintah mengurangi pengangguran tidak signifikan. Kendati demikian, langkah eksekutif mengurangi kemiskinan memang berhasil karena jumlah kemiskinan turun menjadi 9 persen, patut diapresiasi.

“Saya rasa ini kritik dari kami bahwa ini menjadi pekerjaan bagi tim ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi belum bisa kita maksimalkan,” kata Akmal.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun, ke depan Presiden Jokowi harus betul-betul selektif memilih menteri yang bisa bekerja maksimal dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dia berharap khalayak masyarakat juga tidak apriori terhadap calon menteri yang berasal dari partai politik. Seharusnya, siapa pun menteri yang dipilih untuk membantu kerja di pemerintahan, baik akademisi maupun dari partai politik telah diidentifikasikan sebagai orang-orang yang mampu melakukan perbaikan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA