INFO DPR - Pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan secara resmi Laporan Kuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019. LKPP ini bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2018 dan sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menkeu saat membacakan LKPP mengatakan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini sudah yang ketiga kalinya berturut-turut diberikan BPK.
Opini WTP atas LKPP 2018 memberikan keyakinan bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan keberhasilan itu diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Selain itu, capaian tersebut juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen pemerintah untuk senantiasa melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” kata Menkeu dalam Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto.
Dalam laporan itu, Menkeu mengklaim APBN 2018 mendapatkan capaian cukup baik. Misalnya, pertumbuhan ekonomi 5,17 persen lebih tinggi daripada tahun 2017 yang hanya 5,07 persen.
“Pertumbuhan ekonomi pada 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi selama empat tahun terakhir. Eskalasi ketegangan perang dagang dan kondisi persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China, serta perubahan kebijakan moneter yang terjadi di AS merupakan isu yang mengemuka sepanjang 2018,” ujar Sri Mulyani.
Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi 2018, angka produk domestik bruto 2018 mencapai Rp 14.837,4 triliun. Angka itu meningkat dibanding 2017 sebesar Rp 13.587,2 triliun. Pertumbuhan ekonomi 2018 juga ditopang ekonomi makro yang kondusif. Indikasinya adalah tingkat inflasi 2018 yang terjaga sebesar 3,13 persen. Rendahnya inflasi itu dipengaruhi pula oleh kebijakan pemerintah menjaga harga BBM dan tarif listrik yang pada akhirnya menjaga daya beli masyarakat. (*)