Tempo.Co

KOMENTAR+

Tol Laut Belum Efektif di Trayek Belawan
Senin, 15 Juli 2019
Anggota Komisi V DPR RI Johni Allen Marbun menilai program tol laut pemerintah belum efisien.

INFO DPR - Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun, menilai program tol laut pemerintah belum efisien. Selain belum mampu menekan disparitas harga, beberapa trayek tol laut juga dinilai tidak tepat sasaran, seperti tol laut trayek Belawan–Lhokseumawe. 

“Program tol laut ini bagus, tetapi harus disinkronisasi kembali, supaya sesuai tujuan dan arahan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo," ujar Jhoni Allen di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara,  Kamis, 11 Juli 2019. 

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meninjau infrastruktur dan transportasi di Sumut. Ia menuturkan, program tol laut dibentuk untuk menekan disparitas harga logistik maupun barang yang kerap kali terlampau mahal karena sulitnya akses. Menurutnya, program tol laut lebih efektif di wilayah Indonesia Timur karena disparitas harga menjadi tinggi dibandingkan daerah Jawa pada umumnya.

“Nah, ini Sumatera Utara dan Aceh itu kan bersebelahan, ada daratan, berbeda dengan Jawa dengan Indonesia Timur. Menjadi pertanyaannya saya adalah komoditas apa yang harus disubsidi biaya transportasinya sehingga perlu menggunakan tol laut ini," ujar Jhoni.

Menurutnya, terjadi inefisiensi anggaran subsidi tol laut. Karena itu, ia menyarankan agar anggaran tersebut lebih baik direalokasikan untuk pengadaan kapal dan fasilitas pelabuhan.

Senada dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo, mengatakan tol laut laut trayek Belawan–Lhokseumawe tidak berjalan dengan baik karena tidak ada komoditas yang diangkut. Sementara anggaran sudah diturunkan untuk trayek tersebut.

Masih ada dua permasalahan utama dalam implementasi tol laut. Pertama, ada trayek, tetapi tidak ada komoditas. Sisi lain, ada trayek ada komoditas, namun tarif tol laut lebih mahal dibandingkan angkutan ekonomi sehingga tidak membawa dampak signifikan pada penurunan harga barang.

“Jadi, saya kira harus ada update atau review secara berkala, misalnya triwulan atau enam bulan sekali tentang tol laut ini. Trayek mana saja yang masih bisa dibiayai oleh negara melalui program tol laut," kata Sigit.

Usai mendengarkan pemaparan, Tim Kunspek Komisi V DPR RI juga meninjau proyek pengembangan Terminal Peti Kemas (TPK) II Pelabuhan Belawan yang dikelola oleh PT Pelindo I. Turut hadir dalam Kunspek ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono, Daniel Mutaqien, John Siffy Mirin, dan Sahat Silaban. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA