Tempo.Co

KOMENTAR+

Prioritas Pembangunan Memperbesar Optimisme
Selasa, 16 Juli 2019
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa amnesti untuk Baiq Nuril dibahas oleh Komisi III.

INFO DPR - Lima tahapan besar prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam visi Indonesia 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin menguatkan dan memperbesar optimistis masyarakat. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, berharap semua kementerian, pemerintah daerah, dan insitusi pemerintahan lainnya harus menanggapinya dengan rencana program dan rencana aksi agar visi Indonesia bisa segera direalisasikan.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 15 Juli 2019, Bambang melihat prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan sebagai fokus pengabdiannya mencerminkan sensitivitas dan kapabilitas Jokowi menanggapi aspirasi semua elemen masyarakat. Menurut Bambang, penetapan prioritas program itu langsung menyentuh persoalan-persoalan real yang dibutuhkan atau dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat.

"Dari masalah kesehatan ibu dan anak, kebutuhan UMKM akan dukungan infrastruktur, menyiapkan akses bagi generasi milenial, perhatian besar bagi generasi muda yang bertalenta hingga perluasan lapangan kerja melalui percepatan pertumbuhan investasi," ujar Ketua DPR RI.

Dia mengapresiasi komitmen Jokowi yang sangat kuat untuk merealisasikannya, sebagaimana tercermin pada pernyataan di awal pidatonya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu, 14 Juli 2019 malam. Jokowi menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan menerapkan ragam pendekatan untuk memastikan program prioritas itu bisa direalisasikan.

"Jokowi mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa zaman telah dan terus berubah. Perubahan yang berkelanjutan itu harus ditanggapi dengan pola pikir dan perilaku inovatif, termasuk dalam mengelola dan mengendalikan organisasi. Pola atau cara lama harus ditinggalkan, diganti dengan pendekatan baru sesuai tuntutan zaman," ujar Bambang.

Selain itu, optimistis itu harus diperkuat oleh rencana program dan rencana aksi semua kementerian, pemerintah daerah, dan insitusi pemerintahan lainnya. Semua lembaga dan kementerian serta pemerintah daerah harus inovatif dan produktif agar visi Indonesia segera direalisasikan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA