Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Butuh Dukungan Partai Pengimbang
Rabu, 17 Juli 2019
Menurut anggota DPR RI Andres Hugo Pareira mengatakan pemerintah butuh mitra kerja di DPR.

INFO DPR - Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah tetap butuh dukungan partai pengimbang di luar eksekutif untuk ikut memberikan kritik membangun bagi kemajuan bangsa. Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan menjadi partai pengimbang di luar pemerintahan akan tetap mendapat kehormatan di masyarakat. 

Selain itu, menurut Andreas, menjadi partai di luar pemerintahan atau partai penyeimbang adalah suatu kebutuhan lantaran dinamika politik tetap membutuhkan partai-partai lain. Apalagi dari hasil proses perhitungan suara pemilihan umum presiden April 2019 lalu, tidak semua pemilih menyoblos kertas suara pasangan Jokowi–Ma’ruf Amin.

“Dari sekian banyak yang memilih dalam pilpres, ada 45 persen yang tidak memilih Pak Jokowi. Ini kan butuh kanalisasi politik. Kanalisasi politik dalam satu sistem demokratis adalah melalui partai di luar pemerintahan yang ada di DPR,” kata Andreas di Gedung DPR RI, Selasa, 16 Juli 2019.

Pemerintah, kata Andreas, butuh mitra kerja dari gedung parlemen yang akan melakukan kritik konstruktif kepada pemerintah. Dengan kanalisasi suara, pesan dan harapan dapat disampaikan masyarakat kepada pemerintah melalui legislatif.

“Di situlah fungsi partai penyeimbang untuk menyampaikan aspirasi mereka yang tidak memilih Jokowi,” ujarnya.

Di samping itu, Andreas menilai, sudah ada beberapa partai politik yang telah menyatakan diri akan menjadi partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo–Ma’ruf Amin. Jika melihat dari pesan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mereka akan tetap berada di luar pemerintah.

“Kalau lihat yang disampaikan Pak Prabowo, 'kami akan melakukan kritik konstruktif kepada pemerintah’, itu adalah sinyal untuk tetap berada di luar pemerintahan,” kata Andreas. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA