Tempo.Co

KOMENTAR+

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian Diapresiasi
Rabu, 17 Juli 2019
Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

INFO DPR - Komisi VI DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan jajarannya di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Rabu, 17 Juli 2019.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto itu menyimpulkan jika anggaran Kementerian Perindustrian berhasil mencapai kinerja hingga 92,28 persen, yaitu Rp 2,626 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 2,847 triliun. Apresiasi juga diberikan kepada Kementerian BUMN lantaran berhasil melakukan realisasi anggaran hingga 92,1 persen hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp 227.448.357.037 dari pagu anggaran Rp 247.041.755.000.

Pernyataan serupa juga diberikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berhasil merealisasikan anggarannya mencapai 87,68 persen, yaitu Rp 480.686.624.859 dari Rp 548.229.840.000.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman, laporan keuangan kementerian/lembaga yang disampaikan Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan Badan Koordinasi Penanaman Modal cukup bagus. Azam mengatakan, kendati kabinet dan kerja DPR akan segera berakhir, rapat kerja tetap harus dilakukan sebab masih ada pertanyaan terkait tugas-tugas di kementerian.

“Kita ingin mendapatkan informasi dengan Pak Airlangga terkait dengan bahwa di antaranya terjadi defisit di neraca keuangan karena impor lebih besar daripada ekspor,” ujar Azam.

Defisit neraca keuangan ini disampaikan Presiden Joko Widodo terjadi lantaran industri Indonesia tidak mampu bersaing di luar negeri. Di samping itu, banyak faktor lain seperti bahan baku impor, dollar yang tinggi, hingga mahalnya harga gas.

“Itu merupakan PR kita sejak lima tahun lalu dan tidak selesai. Oleh karena itu, DPR menungggu legacy Menteri Perindustrian,” kata Azam. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA