INFO DPR - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman mengatakan bahwa saat ini penyelundupan bahan dengan komoditas HS atau harmonized system semakin marak terjadi. Oleh karena itu, dia berharap pengawasan, pengawalan, dan monitoring petugas dari Kementerian Perindustrian semakin meningkat.
“Seharusnya kita bicara hulu. Pengawasannya di hulu, bukan pada hilir. Seperti contoh yang ditangkapi penjual handphone padahal pelaku impor tidak ditangkapi. Tetapi, yang memakai, yang menjual di pasar-pasar ditangkapi,” kata Azam di Gedung DPR, Rabu, 17 Juli 2019.
Oleh karena itu, dia berharap jajaran kementerian yang terkait dengan impor produk kode HS ditindak tegas. Sehingga tidak ada upaya yang dapat merusak atau membunuh industri dalam negeri.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan koordinasi dilakukan terus di antara kementerian. Menurutnya, persoalan HS Number berkoordinasi dengan Bea Cukai.
“Kami mulai dengan melakukan restrict di sana,” kata Airlangga.
Selain itu, terkait barang alloy atau baja paduan. Untuk barang kontruksi, dalam HS dibedakan antara alloy dengan baja biasa. Menurut Airlangga, perlu ada rekomendasi teknis terkait impor alloy sehingga impor bahan alloy dapat dikurangi. (*)