Tempo.Co

KOMENTAR+

Industri Logam Nasional Terpuruk
Senin, 22 Juli 2019
Pemerintah kita belum juga merilis kebijakan untuk melindungi PT. Krakatau Steel dan industri logam nasional dari serbuan produk-produk impor.

INFO DPR - Selama enam tahun terakhir, PT Krakatau Steel terus menerus mengalami kerugian. Selain disebabkan oleh masalah internal perusahaan, kerugian ini juga akibat peraturan pemerintah yang memungkinkan terjadinya impor baja besar-besaran. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak strategis menghadapi persaingan industri global.  

"Pemerintah kita belum juga merilis kebijakan untuk melindungi PT Krakatau Steel dan industri logam nasional dari serbuan produk-produk impor,” kata Fadli secara tertulis belum lama ini.

Dia menyayangkan pemerintah yang tidak memberikan perhatian pada industri baja nasional. Menurutnya, alih-alih menyelamatkan industri baja nasional dan PT Krakatau Steel, kebijakan pemerintah justru kerap menjadi penyebab terpuruknya baja nasional.  

Ia juga mempertanyakan langkah pemerintah, yang membebaskan bea masuk baja impor. Kebijakan itu dipastikan akan menyebabkan produksi baja nasional tidak kompetitif. 

”Ini menjelaskan kenapa saat pemerintah katanya sedang jorjoran membangun infrastruktur, industri logam nasional kita malah terpuruk dan bahkan sedang menuju kebangkrutan!,” ujar Fadli.

Serbuan baja impor yang terjadi beberapa tahun terakhir merupakan implikasi dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunan. Jika sebelumnya standar komponen lokal hanya 50 persen untuk produk nonbaja dan nonbesi, syarat itu kini dinaikkan menjadi 75 persen. Sedangkan, untuk produk baja dan besi, syarat kandungan lokal bahkan dinaikkan menjadi 95 persen. 

“Aturan ini, sesudah saya baca kembali, memang ngawur,” ujar dia.

Bahkan, Fadli Zon mengaku iri dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump dalam rangka melindungi produk-produk lokal Amerika Serikat (AS) melalui perintah eksekutif (executive order). Dalam aturan tersebut, memerintahkan agensi-agensi pemerintahan federal untuk membeli produk-produk dengan komponen lokal lebih tinggi, yang tentu saja perintah itu makin memperkuat standar preferensi barang lokal AS yang harus dibeli oleh pemerintah. 

“Kebijakan terbaru Presiden Trump ini terus terang membuat saya iri. Saat negara liberal seperti Amerika berusaha melindungi industri logam dasarnya sedemikian rupa," ucap Fadli Zon. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA