INFO DPR - Komisi V DPR RI mengapresiasi penanganan arus mudik yang dilakukan pemerintah pada Hari Raya Idul Fitri 2019. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljanto, Basarnas, BMKG, Kakorlantas Polri, dan jajarannya di Gedung DPR RI, Rabu, 24 Juli 2019.
Kendati demikian, masih ada sejumlah catatan yang disampaikan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan mengakui jika pemerintah telah berhasil mengatur 18 juta lebih pemudik tahun ini, di mana jumlahnya meningkat 12 persen dibandingkan tahun lalu. Secara umum, menurut Nurhasan, jalur arus mudik di jalan nasional lancar walaupun ada beberapa titik terjadi kemacetan panjang.
“Di beberapa titik memang macet, namun tidak signifikan dan tidak membuat pemudik terlunta-lunta di jalan,” katanya.
Akan tetapi, di jalur lain seperti dari Majalengka hingga Cikijing terjadi kemacetan panjang hingga 30 kilometer. Oleh karena itu, Nurhasan berharap harus ada jalur alternatif selain membuat lebar jalanan lebih luas.
“Sebab, sering terjadi penyempitan jalan seperti tutup botol di persimpangan jalan tol, seperti di pintu tol keluar Cipali yang menimbulkan antrean panjang,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Ade Rezki mengatakan dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas menjadi zero accident perlu dilakukan upaya pencegahan mulai dari penambahan rambu-rambu lalu lintas, termasuk rest area.
“Pada saat case khusus, apakah perlu ada penambahan rest area di setiap 50 kilometer atau 70 kilometer?,” kata Ade.
Anthon Sihombing memberikan catatan agar dalam penanganan arus mudik di laut Tim Basarnas juga melengkapi peralatannya untuk menghadapi kemungkinan kecelakaan di laut. Anthon berharap peralatan yang dimiliki Tim Basarnas tidak ketinggalan teknologi dan dapat menggapai banyaknya kasus kecelakaan di laut Indonesia. (*)