INFO DPR - Kejaksaan diharapkan bekerja secara transparan dan profesional dalam menegakkan hukum. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery ketika memimpin kunjungan kerja (kunker) dalam masa reses ke Nusa Tenggara Timur (NTT), belum lama ini.
Dalam sambutannya, Herman Hery menyampaikan kunjungan Komisi III DPR dalam rangka menjalankan fungsi kedewanan sebagai pengawasan kepada seluruh mitra kerjanya. Dia mengingatkan agar penegakan hukum tidak diintervensi oleh sejumlah pihak termasuk oleh partai politik. Apalagi, belakangan ini kerap muncul persepsi publik bahwa ada 'main mata' antara politisi dan penegak hukum.
Menurutnya, jika memang seseorang terbukti bersalah, siapa pun dia kalau ada buktinya silakan ditindak. Akan tetapi, jika memang tidak ada buktinya, jaksa harus berani bicara kepada publik. Sehingga jaksa tidak diintimidasi oleh media sosial.
"Jangan orang diadili oleh persepsi publik. Karena persepsi publik antara politisi dengan jaksa ini main mata, ini yang menjadi kendala, bagaimana kita membangun penegakan hukum kita secara profesional," kata Herman Hery.
Dia berharap kunker Komisi III kali ini tidak menjadi fitnah di media sosial.
"Kedatangan kami ke sini tujuannya baik untuk membantu kejaksaan dalam melakukan tugas dan fungsi, kemudian menjalankan kewajiban kami sebagai pengawasan," kata dia.
Oleh sebab itu, kata Herman, guna menghindari persepsi publik dengan kacamata curiga, kejati sebagai penegak hukum harus bekerja secara transparan dan profesional. Menurutnya, persepsi publik yang melihat dengan kacamata curiga sangat mengganggu kepercayaan kepada DPR maupun kepercayaan kepada penegakan hukum.
"Oleh sebab itu, Pak Kejati dan jajarannya, saya tidak perlu menyebut kasus karena saya tidak ingin mengintervensi kasus. Tetapi, dalam penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat hendaknya kejaksaan bertindak profesional," ujar Herman.
Adapun anggota Komisi III DPR yang turut ikut dalam rombongan diantaranya, Ihsan Sulistyo dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, Adis Kadir dari Fraksi Golkar, Mulyadi dari Fraksi Demokrat, Bahruddin Nashori dari Fraksi PKB, TB Soemandjaja dari Fraksi PKS, Hasan Lubis, Jacky Uly dari Fraksi Nasdem, dan Yosep Daniel Odang dari Fraksi Demokrat. (*)