Tempo.Co

KOMENTAR+

Implementasi Sejumlah Undang-Undang Belum Sampai ke Kabupaten
Senin, 29 Juli 2019
Implementasi sejumlah Undang-Undang (UU) masih belum sampai ke tingkat kabupaten, terutama di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

INFO DPR - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa implementasi sejumlah undang-undang masih belum sampai ke tingkat kabupaten, terutama di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi undang-undang hingga ke kabupaten/kota agar seluruh sistem pemerintahan dapat berjalan berkesinambungan.

“Banyak program-program pemerintah tidak sampai ke sini," ujar Fikri saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI bertemu Bupati Ogan Ilir beserta jajaran di Ogan Ilir, Jumat, 26 Juli 2019.

Fikri mengatakan beberapa undang-undang yang telah selesai dibahas Komisi X DPR RI, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Semua undang-undang itu harus segera didorong agar dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan kepada pemerintah daerah, terutama di Ogan Ilir. Tujuannya agar isi undang-undang tersebut dapat implementasikan dengan baik.

“Komisi X juga mendapatkan temuan bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir masih belum menyediakan prasyarat-prasyarat yang mencukupi untuk bisa mendapatkan bantuan dari pusat,” ujarnya.

Fikri mengingatkan, ke depan perlu ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Pemkab Ogan Ilir. Selain itu, kunjungan ini diharapkan dapat mendorong Pemkab Ogan Ilir segera menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah dan MoU untuk mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.  

Perhatian dari pemerintah pusat sangat perlu. Dia menyontohkan banyaknya persoalan dan kerusakan berat pada infrastruktur pendidikan di Ogan Ilir. 

"Perhatian pemerintah pusat misalnya pengalokasian anggaran yang tepat sasaran," kata Fikri. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA