Tempo.Co

KOMENTAR+

Ketua DPR : Wujudkan Pembangunan Perikanan Nasional
Rabu, 31 Juli 2019
Potensi sektor perikanan menjadi penunjang bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

INFO DPR - Keunggulan aspek geografis Indonesia berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,8 juta kilometer persegi harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Apalagi, potensi kewilayahan berupa luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan mencapai 3,1 juta kilometer persegi dan luas laut teritorial 290 ribu kilometer persegi. Selain itu, luas zona tambahan 270 ribu kilometer persegi dan luas landas kontinen 6,4 juta kilometer persegi. Luas NKRI di darat dan perairan mencapai 8,3 juta kilometer persegi, dan panjang garis pantai 108,000 kilometer. Semuanya itu, kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan diri menjadi Poros Maratim Dunia. 

"Dengan berkah sebagai negara maritim, potensi sektor perikanan menjadi penunjang bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa," ujar Bambang saat menjadi keynote speaker Seminar Nasional Road Map Pembangunan Perikanan Nasional 2020-2024, di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019. 

Sebagai gambaran, katanya stok ikan nasional sangat melimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat stok ikan nasional pada 2015 sebesar 7,3 juta ton. Kemudian meningkat di 2016 menjadi 9,93 juta ton dan meningkat kembali pada 2017 mencapai 12,541 juta ton.  

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan nasional yang berkelanjutan serta menjaga stok ikan terus meningkat, Ketua DPR RI ini memaparkan ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Aspek pertama menyangkut pengelolaan perikanan dengan menggambarkan tentang pemanfaatan perikanan yang lestari untuk pangan. Kedua, menciptakan ekosistem laut yang sehat dan produktif dengan menggambarkan perlindungan dan konservasi perairan.

"Selain itu, DPR RI mengharapkan agar pembangunan berkelanjutan sektor perikanan tidak hanya mencukupi kebutuhan konsumsi domestik saja. Tetapi, juga memiliki nilai tambah yang tinggi dan kompetitif karena dihasilkan dari sumber yang terjaga dan berkelanjutan," kata dia.  

Dia mengingatkan bahwa perubahan iklim sangat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan sektor perikanan dan kelautan. Ancaman perubahan iklim dan kenaikan suhu laut akan mempengaruhi arus migrasi ikan dan stok ikan. 

"Peran pemerintah, akademisi, praktisi, riset, dan sains sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi dalam meminimalisasi ancaman perubahan iklim tersebut. Kita memang tak bisa melawan alam, namun kita bisa menciptakan keseimbangan alam," ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan agar pembangunan perikanan nasional Indonesia dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalkan gangguan yang menghambat keanekaragaman, struktur, dan fungsi ekosistem. Selain itu, dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan lokal, nasional, dan internasional.

"Sehingga menguntungkan para nelayan lokal karena hasil tangkapan mereka meningkat, yang pada gilirannya juga meningkatkan konsumsi ikan nasional. Saat ini produksi perikanan tangkap laut Indonesia mencapai 6,7 juta ton dengan konsumsi nasional 50,69 kilogram per kapita. Ke depan akan terus kita tingkatkan agar produksi mencapai 10 juta ton lebih dan konsumsi mencapai 90 kilogram per kapita," ujar Ketua DPR RI. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA