Tempo.Co

KOMENTAR+

Pembangunan Pembangkit Listrik Jangan Cemari Lingkungan
Kamis, 01 Agustus 2019
Perusahaan harus memperhatikan pengelolaan limbah, agar tidak mencemari lingkungan.

INFO DPR - Kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada umumnya meningkat seiring pertumbuhan daerah. Untuk itu diperlukan pasokan sumber energi listrik yang memadai untuk mencukupi kebutuhan tersebut, termasuk di antaranya dengan pembangunan pembangkit listrik baru.

Dengan kebutuhan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengingatkan agar pembangunan sumber energi tetap memperhatikan lingkungan. Perusahaan harus memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan.

"Kalau ketahuan akan kita tindak tegas," ujar Nasir saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan sejumlah mitra kerja, di Palembang, Sumsel, Senin, 29 Juli 2019. 

Menurut Nasir, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dari Komisi VII DPR RI kepada mitra kerja, sekaligus memastikan segala kebijakan yang dilakukan pemerintah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiharto, perwakilan Kementerian ESDM, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan Kemenristekdikti, Kepala Dinas ESDM se-Sumsel, perwakilan Direksi PT Pertamina, Komite BPH Migas, Direksi PT Bukit Asam (Persero), Direksi PT OKI Pulp And Paper Milles, Dirut PT Semen Baturaja, dan Dirut PT Pupuk Sriwijaya, dan mitra kerja terkait lainnya.

Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiharto menyampaikan, saat ini PLN mampu mencapai angka kelistrikan hingga 1.933 megawatt, sedangkan beban kelistrikan sebesar 907 megawatt. Sehingga di Sumsel terdapat reserve margin 53 persen. “Dengan kondisi ini, artinya kondisi kelistrikan di Sumsel dalam posisi sangat cukup, dan siap mendukung pertumbuhan bisnis dan investasi di provinsi ini,” ujar Wiluyo.

Sementara General Manager PT PLN unit induk wilayah S2JB Daryono menyatakan memang ada beberapa lokasi yang tidak bisa disuplai dari jaringan PLN, melainkan menggunakan energi surya.

“Kita usulkan 29 desa melalui Kementerian ESDM menggunakan listrik tenaga surya, kemudian akan kita gantikan menggunakan listrik PLN secara bertahap. Jadi saat ini kita gunakan listrik tenaga surya lebih dahulu,” ujar Daryono. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA