Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemindahan Ibu Kota Harus Libatkan Swasta
Kamis, 01 Agustus 2019
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan mekanisme pemindahan ibu kota bisa mengeluarkan biaya yang sangat minimal.

INFO DPR - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan ada mekanisme pemindahan ibu kota dengan biaya murah. Pemerintah, katanya, bisa mengeluarkan biaya yang sangat minimal jika memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, tempat yang sudah disepakati.

Menurut Misbakhun di Gedung DPR RI, Kamis, 1 Agustus 2019, upaya itu harus melibatkan pihak swasta. Pihak swasta diberi hak untuk menguasai gedung, tanah dan yang ada di Jakarta. Dan, yang tidak akan digunakan, tentunya diwajibkan untuk membangun di ibu kota yang baru di Kalimantan, 

“Tentunya akan ada puluhan bahkan ratusan. Bahkan aset yang menjadi kepemilikan lembaga di Jakarta pasti tidak akan digunakan karena mereka pindah ke ibu kota yang baru. Tentunya utilisasinya bisa dimanfaatkan sebagai ibu kota ekonomi, ibu kota keuangan, dan tentu swasta membutuhkan,” katanya.

Pemindahan ibu kota negara tentu harus dituangkan dalam undang-undang. Dalam undang-undang harus disebutkan mekanisme pembiayaan termasuk sistem kerja sama dengan swasta seperti apa.

“Jika demikian, tentu saya yakin keuangan negara tidak akan terbebani. Justru akan bisa menimbulkan pemasukan penerimaan negara bukan pajak yang baru yang justru utilisasinya akan lebih banyak. Penerimaan negara bukan pajaknya saya yakin akan lebih besar,” ujar Misbakhun.

Jika langkah itu dilakukan, aset yang begitu banyak tetapi tidak tergunakan, tidak produktif, terbengkalai, tidak terpelihara, dan menjadi beban negara dapat dimanfaatkan oleh swasta. Bisa digunakan menjadi arena komersial dan mengangkat pertumbuhan ekonomi di Jakarta sebagai ibu kota ekonomi. 

Misbakhun mengatakan keberhasilan Brazil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brazilia patut ditiru Indonesia. Dalam tempo tiga tahun Brazilia menjadi pusat pemerintahan. Kini Brazilia telah menjadi tempat bagi kedutaan besar, kementerian, lembaga negara, gedung parlemen, hingga istana kepresidenan.

“Tidak ada kemacetan, pertumbuhan masyarakat juga baik, semuanya sangat nyaman. Kemudian, Rio de Janeiro menjadi ibu kota pariwisata mereka, Sao Paulo menjadi kegiatan ekonominya. Ini menjadi alah satu success story dengan size ekonomi negara yang sama, profile ekonomi yang hampir sama,” ucap Misbakhun.

Jika pemindahan ibu kota diterapkan di Indonesia, Misbakhun yakin pertumbuhan tidak hanya berpusat di Jawa. Akan tetapi, rencana itu tetap kewenangan pemerintah pusat. Dan dia yakin pemerintah akan melibatkan DPR karena ini menyangkut isu penting, strategis dan menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA