Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemadaman Listrik, Harus Ada Evaluasi
Selasa, 06 Agustus 2019
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai perlu ada perbaikan manajemen di PLN.

INFO DPR - Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganundito kecewa terhadap manajemen PLN yang tidak terbuka terkait pemadaman yang terjadi di kawasan ibu kota dan sekitarnya pada Minggu dan Senin kemarin. Usai menjadi narasumber dalam forum legislasi bertajuk "Buntut Listrik Padam Jawa-Bali, Bagaimana Pengawasan UU Perlindungan Konsumen?" di Media Center DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019, Dito menilai bahwa harus ada evaluasi terkait pemadaman itu.

“Di samping secara manajemen, pasti ada sesuatu yang harus kita evaluasi kenapa ini sampai terjadi. Mungkin karena direktur utamanya masih plt, background-nya juga bukan orang teknis,” kata Dito.

Apalagi, kata Dito, sebagai wakil rakyat yang mengawasi kinerja BUMN sampai sekarang mereka, khususnya Komisi VI DPR RI tidak mendapat informasi dari PLN sama sekali. Bahkan, dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun televisi, pihak PLN tidak memberikan penjelasan penyebab padamnya listrik di ibu kota dan sekitarnya.    

“Saat ini kami masih reses, saya saja sampai terbang ke Jakarta. Kami tahu ini masalah serius. Tetapi, sampai hari ini tidak ada jawaban,” ucap Dito.

Menurutnya, pemadaman yang terjadi lebih dari delapan jam seharusnya tidak terjadi. Untuk wilayah ibu kota, maksimal pemadaman terjadi satu jam. Sebab, ibu kota, Jakarta adalah simbol negara. Apalagi di kawasan ibu kota banyak aktivitas industri sehingga dipastikan banyak yang dirugikan. Mulai dari pengguna listrik di rumah-rumah, perbankan, termasuk sistem komunikasi, dan transportasi menjadi terganggu.

Oleh karena itu, Dito mendukung jika ada kompensasi dari Menteri ESDM bagi seluruh pelanggan yang dirugikan akibat pemadaman itu. “Mereka sudah menjanjikan. Sudah ada Permen dari Menteri ESDM,” katanya.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Bara Hasibuan, yang paling penting adalah masyarakat tetap mendapatkan pelayanan listrik secara sempurna terus menerus. Dan, konsumen, menurutnya berhak mendapat kompensasi dan kerugian itu harus segera ditindaklanjuti. “Tugas pemerintah untuk menyalurkan listrik dan rakyat, konsumen berhak mendapat pelayanan listrik secara sempurna dan terus menerus,” ujar Bara. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA