INFO DPR - Buruknya polusi udara di Jakarta menjadi perhatian Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi. Dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Selasa, 6 Agustus 2019, Kurtubi mengatakan, DPR harus mewujudkan keinginan rakyatnya untuk memiliki udara bersih.
“Semua pihak protes kenapa udara kita begitu, polutannya penuh, mengganggu kesehatan. Kami harus tangkap keinginan rakyat punya udara bersih,” kata Kurtubi.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong sumber energi terbarukan, baik itu dari matahari maupun dari udara dan air. Sumber energi fosil harus dikurangi. Selain itu, dirinya mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
“Yang super bersih itu pembangkit listrik tenaga nuklir. Harus masuk dalam sistem kelistrikan nasional, PLTN ini,” ujarnya.
Untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara industri maju, PLTN menjadi pilihan paling tepat. Menurut Kurtubi, tanpa nuklir Indonesia akan mengalami kesulitan memperoleh listrik yang cukup, andal 24 jam, bersih dan dengan cost yang kompetitif, bahkan aman.
“Teknologi nuklir PLTN sudah berkembang sejak musibah Fukushima. Jangan takut dengan PLTN. Ini kita ingin menjadi negara industri maju, jadi kita dorong,” ujarnya.
Apalagi, kemarin, pemadaman listrik oleh PLN merugikan dan membuat rakyat menderita. Gangguan itu seharusnya menjadi hikmah agar energi yang dikelola PLN itu tetap terpelihara.
“Kita dukung PLN menjadi bagus, efektif, efisien. Yang cekatan, ada sedikit risiko pemadaman langsung ada gantinya. Jangan biarkan berlarut-larut–ke depan seperti itu. Dan industrialisasi berjalan di tanah air,” ujar Kurtubi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan jika PLTN belum masuk RUPTL atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN. Kementerian ESDM adalah instansi yang berwenang untuk menentukan apakah akan memasukkan PLTN dalam RUPTL atau tidak.
“Saya tidak tahu. Saya akui, PLTN sangat ramah lingkungan, investasinya sangat besar, tetapi cost per kWh sangat rendah sekali,” kata Dito. (*)