INFO DPR - Menjelang penyelenggaraan World Parliamentary Forum on Sustainable Development III di Bali pada 4-5 September 2019, Badan Kerja Sama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menggelar Embassy Briefing di Gedung DPR RI, Rabu, 7 Agustus 2019. Dengan tema "Combating Inequality through Social and Financial Inclusion", kegiatan yang dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ini sesuai dengan yang dimandatkan PBB bahwa peran parlemen sebagai pembuat legislasi dan persetujuan anggaran itu sangat penting.
“Anggaran itu harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Ini bukan perintah, tetapi amanat UUD yang harus dipenuhi oleh DPR bekerja sama dengan pemerintah,” kata Nurhayati usai Embassy Briefing di Gedung DPR RI, Rabu, 7 Agustus 2019.
Dengan demikian, harapannya kelak pada 2030 tidak ada satu orang pun yang tertinggal, no one behind. Tidak ada lagi diskriminasi, tidak lagi melihat etnis, tidak membedakan jenis kelamin dan ras. Semua orang sama-sama berhak mendapatkan kesejahteraan dan kedamaian di dunia.
Menurut Nurhayati, event di Bali itu akan dihadiri banyak duta besar, perwakilan negara-negara sahabat. Pada World Parliament Sustainable Development I dan II setidaknya dihadiri 50 negara sahabat dari setiap benua di dunia.
“Ini menjadi kebanggaan Indonesia, bukan hanya DPR karena forum ini merupakan inisiasi DPR RI,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi pembuktian pada dunia bahwa Indonesia berkomitmen mewujudkan kesepakatan dunia. Bahkan, mereka juga sudah bertemu dengan Gubernur Bali dalam menciptakan kawasan green road. Event ini akan membahas persoalan climate change atau perubahan iklim dan perubahan di dunia tanpa batas, borderless. Saat ini masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki hidupnya.
“Kita juga ingin menunjukkan pada dunia bahwa kita ini tetap satu, unity in diversity,” kata Nurhayati. (*)