Tempo.Co

KOMENTAR+

Ditunggu, Terobosan IPB di Sektor Pertanian
Senin, 12 Agustus 2019
Terobosan dalam sektor pertanian akan memerlukan biaya tambahan.

INFO DPR - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai implementasi dari nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (BK) DPR RI dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan hal yang penting dan sangat dinantikan, sehingga IPB dapat memberikan terobosan baru pada sektor pertanian. Mengingat saat ini Indonesia sedang menghadari masalah pertanian yang sangat serius.

Dia menyontohkan salah satu masalah yang harus mampu ditangani adalah bagaimana Indonesia memenuhi kebutuhan pangan tanpa perlu impor dari negara lain. Hal ini disampaikan Edhy saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional “Resource Governance for Future Agriculture”, usai penandantanganan MoU antara Setjen dan BK DPR RI dan IPB, di Kampus IPB, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2019.  

“Bagaimana kalau bisa kita itu enggak impor. Impor memang tidak dilarang, tetapi masa sih harus impor? Padahal seharusnya bisa. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kita minta MoU dengan perguruan tinggi ini, saya yakin juga akan mencetak kader-kader hebat dan para peneliti di sini yang kita mau minta ada terobosan-terobosan dalam sektor pertanian,” kata Edhy.

Edhy menjelaskan jika terobosan dalam sektor pertanian tentu akan memerlukan biaya tambahan. Saat ini ia memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pertanian pun bukanlah angka yang kecil. Ia berpendapat efektivitas anggaran tersebut harus dievaluasi terhadap produktivitas sektor pertanian sehingga ke depannya jika anggaran pertanian ditambah maka harus mampu mengurangi angka impor bahan pangan.

Menurutnya, tidak semestinya pemerintah membesarkan anggaran, jika ujungnya dengan produktivitas yang sama. Disamping, impor masih jalan terus.

"Kita tidak menampikkan bahwa kita tidak berdiri sebagai satu negara sendirian di dunia ini, tetapi bukankah untuk menjaga ketahanan itu jauh lebih penting, karena ujungnya adalah untuk kedaulatan. Jangan ngomong kita berdaulat kalau ujungnya kita masih harus bergantung dengan negara lain,” kata Edhy.

Dia pun meminta IPB untuk memberikan kontribusi lebih, khususnya dalam pengembangan teknologi di sektor pertanian. Jika permasalahan ada pada anggaran, Edhy menyatakan siap untuk membuka jalan melalui kerja sama dengan berbagai pihak agar IPB dapat menerima anggaran dari APBN. Edhy pun siap mendorong keterlibatan KPK maupun penegak hukum untuk memberikan penyuluhan pencegahan menghindari penyelewengan anggaran untuk penelitian tersebut.

“Tujuan akhirnya bagaimana muncul teknologi baru yang menciptakan pertanian kita semakin bagus. Beras yang selama ini bulirnya hanya beberapa ratus biji dalam satu bibit bagaimana bisa menjadi lebih banyak lagi. Kan itu yang harus jadi terobosan. Ini baru satu produksi, yang lain dari peternakan apakah kita harus impor sapi terus setiap saat? Kenapa tidak berani kita munculkan produksi sapi sendiri, padahal kita punya karyawan, punya tempat, punya masyarakat, punya petani. Tinggal bagaimana menyatukannya,” ucap Edhy.

Sementara itu, Guru Besar Sekolah Bisnis IPB Syamsul Maarif mengatakan saat ini IPB sudah banyak melakukan penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong efisiensi sehingga dapat menyejahterakan petani. Terkait tantangan yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, ia menyatakan kesiapan IPB membantu pemerintah dengan inovasi-inovasi sehingga dapat dimanfaatkan para petani.

“Kami sebenarnya siap, bahkan sistem pendukungnya kita sudah kami siapkan untuk mengembangkan pertanian. Jadi, tantangan dari Pak Edhy saya kira kita akan gayung bersambut karena kita sebagai sekolah bisnis. Artinya, berpikir bagaimana bisnis di pertanian bisa menjadi lebih bagus lagi,” kata Syamsul. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA