Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Tengah Menyusun Pokok-Pokok Pikiran
Selasa, 13 Agustus 2019
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan jika DPR dan MPR berbeda.

INFO DPR - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan jika saat ini DPR tengah fokus menyusun rekomendasi pokok-pokok pikiran MPR yang akan diwariskan pada Anggota MPR periode yang akan datang. Menurut Saleh di Gedung DPR RI, Senin, 12 Agustus 2019, aspek yang ada di pokok tersebut adalah amandemen terbatas pada UUD 1945.

“Jadi, kalau ditanya sejauh mana wacana ini bergulir di MPR, saya kira pimpinan fraksi MPR dan maupun kelompok DPD sudah mendengarkan usulan terkait ini dan sudah dikaji dalam Badan Pengkajian MPR. Karena itu dalam waktu dekat ada rapat-rapat penting yang saya kira seluruh pimpinan fraksi dan DPD untuk mematangkan,” kata Saleh.

Lebih lanjut, Saleh menjelaskan, Fraksi Partai PAN DPR RI mengatakan setuju dengan amandemen terbatas pada UUD 1945. Namun, dia memberikan catatan agar amandemen dilakukan secara terbatas, tidak terbuka luas dan tanpa kontrol.

“Nah, kita harus mencari poin-poin penting apa saja yang akan diamandemen. Dan saya kira itu sudah ada di dalam rekomendasi badan pengkajian itu,” ujar Saleh.

Dia menyontohkan penguatan kelembagaan MPR, kemudian penguatan sistem presidensial, penguatan kelembagaan DPD, menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara. Kemudian bagaimana memfungsikan kembali TAP MPR sebagai salah satu payung hukum yang berlaku di Indonesia.

“Jadi poin-poin ini saya kira tidak menimbulkan kegaduhan atau tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak luas. Saya kira itu sah-sah saja,” katanya.

Ketika disinggung mengenai komposisi pimpinan di MPR sebanyak 10 orang yang diusulkan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Saleh mengakui, tidak menutup kemungkinan komposisi di bangku pimpinan MPR akan mengakomodir semua kelompok. Usulan tersebut menurutnya patut diapresiasi.

“Tentu ini sesuatu yang menurut bagus dan perlu diapresiasi. Karena itu agar menghilangkan kontestasi, yang saya kira juga agak sengit belakangan ini. Harus diakui terkait pimpinan MPR maka saya katakan bagaimana kalau sistem representasi lengkap masuk di pimpinan MPR,”ucap Saleh. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA