Tempo.Co

KOMENTAR+

Fungsi Pengawasan DPR Diapresiasi Presiden
Jumat, 16 Agustus 2019
Presiden apresiasi keberhasilan DPR Jalankan fungsi pengawasan.

INFO DPR - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Indonesia dengan membentuk delapan tim pengawas, satu panitia angket, dan 35 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan. Salah satunya, sambung Presiden Jokowi, yaitu dibentuknya Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 guna memastikan penyelenggaraan pemilu makin berkualitas di masa mendatang.

“Terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, DPR antara lain telah membentuk delapan tim pengawas, satu panitia angket, dan 35 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan. Salah satunya, yaitu Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 guna memastikan penyelenggaraan pemilu makin berkualitas di masa-masa yang akan datang,” ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendukung DPR RI untuk melanjutkan Diplomasi Parlemen dalam memperkuat politik luar negeri Indonesia. Presiden menjelaskan, DPR RI menjadi tuan rumah pertemuan pimpinan parlemen dan perwakilan dari lima negara middle power yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA) serta menjadi tuan rumah Forum Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals) untuk kedua kalinya pada September 2018 lalu.

Presiden Jokowi juga memuji kinerja DPR RI yang terus menjalankan diplomasi parlemen, baik secara bilateral maupun multilateral. Tidak hanya itu, DPR RI juga dinilai Presiden Joko Widodo telah berhasil menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik, khususnya pengangkatan sejumlah Duta Besar.

“Selama tahun 2019, DPR telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 34 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA