Tempo.Co

Kebhinnekaan Menjadi Nyata Jika Pembangunan Merata
Jumat, 16 Agustus 2019
Kebhinekaan Indonesia jadi fakta jika pembangunan merata.

INFO DPR - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang, mengatakan bahwa kebhinnekaan yang dimiliki bangsa Indonesia akan menjadi fakta, jika pembangunan dilaksanakan secara merata. Menurut Oso, sapaan akrabnya, Indonesia akan tetap menjadi Indonesia, jika murahnya sandang, pangan, dan papan itu terjadi dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Kita juga patut bergembira, Presiden Jokowi telah istikamah dalam menjalankan visi dan misinya, yakni BBM satu harga, pembangunan infrastruktur, hingga keberhasilannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen per tahun,” katanya pada Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.  

Menurunkan tingkat kemiskinan hingga menjadi 9,66 persen pada tahun 2018 adalah prestasi yang patut diapresiasi. “Kami juga mengapresiasi atas telah tersalurnya anggaran Dana Desa hingga mencapai Rp 257 triliun dan dengan keyakinan bahwa Indonesia akan maju jika daerah-daerah juga maju. Maka kami mendorong agar dalam lima tahun ke depan, alokasi Dana Desa tersebut dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan pidato di hadapan Presiden Joko Widodo dan seluruh anggota DPD RI dan DPR RI, Oso juga mengapresiasi pelaksanaan pilpres dan pileg serentak yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil), serta mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia.

“Tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 81 persen adalah wujud apresiasi sekaligus cermin atas tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut membangun demokrasi. Hal itu juga tidak terlepas dari peran para penyelenggara pemilu, termasuk di dalamnya adalah para petugas Pemilu 2019 yang telah wafat dalam tugasnya menjaga demokrasi,” ujarnya.

Selain isu demokrasi keadilan dan pemerataan pembangunan strategis, Oso menyampaikan, untuk mencapai kemerdekaan ekonomi diperlukan niat dan kemauan yang besar untuk mewujudkan ekonomi berdikari sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa. Segala upaya untuk membangun kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hingga kedaulatan politik harus menjadi perhatian semua.

“Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan langkah strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan ekspor sumber daya alam. Kita harus membangun energi baru dan terbarukan melalui pembangkit tenaga nuklir dan mengakhiri secara bertahap penggunaan energi fosil,” kata Oso.

Dia mengajak semua pihak dapat mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Kedaulatan Pangan dan memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat harus selalu terpenuhi di waktu yang sama, dan harus segera menghentikan impor. “Jika petani sejahtera maka negara akan aman sentosa,” ucap Oso, menegaskan.

Tantangan berat bagi bangsa Indonesia dalam era ini adalah merebaknya dua paham besar, yakni liberalisasi dan paham radikal atas nama kebebasan dan demokrasi. Menurutnya, dua paham tersebut masuk ke masyarakat dengan mempertentangkan antara Pancasila dan agama.

“Sungguh ini merupakan tantangan besar buat kita semua. Jika kita lengah tidak mustahil Indonesia akan tereduksi. Namun kita harus tetap optimistis Pancasila sebagai filsafat dalam bernegara harus terimplementasi secara terstruktur, sistematis, dan masif di semua lapisan masyarakat mulai dari kalangan elit hingga masyarakat yang bersandal jepit, mulai dari anak-anak dan remaja hingga kalangan yang sudah dewasa,” ujarnya.

Mewakili DPD RI dan DPR RI, Oso mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. “Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia mengambil tema ‘Sumber Daya Manusia Unggul Manusia Maju'. Semoga dalam usia yang ke-74 Republik Indonesia ini, kita semua tetap dalam semangat yang sama dalam mewujudkan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Oso.(*)