Tempo.Co

KOMENTAR+

Memindahkan Ibu Kota, Boroskan Anggaran Negara
Selasa, 20 Agustus 2019
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah agar menunda rencana pemindahan ibu kota.

INFO DPR - Pemerintah Pusat diharapkan mempertimbangkan rencana memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Sebab, menurut Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono, rencana pemindahan itu memboroskan anggaran negara. Pemborosan tidak tepat dilakukan saat ini lantaran masih banyak masyarakat yang kesusahan.

“Mohon dipertimbangkan, menjadi satu pertimbangan agar jangan ada pemborosan biaya negara demi pencitraan,” kata Bambang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2018, Selasa, 20 Agustus 2019 di Gedung DPR RI.

Menurut Bambang, pemerintah saat ini seharusnya memprioritaskan upaya penanganan melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok, seperti cabai dan bawang. Sebab, dibandingkan di Arab-negara yang bukan penghasil komoditas cabai dan bawang-harga dua bahan pangan tersebut lebih murah.

“Kami bandingkan, harga cabai dan bawang di Indonesia lebih mahal, bahkan bisa separuhnya,” ujar Bambang yang melihat langsung harga komoditas tersebut di Arab Saudi belum lama ini.

Di samping itu, dia menilai jika saat ini Indonesia juga masih mengalami persoalan kelistrikan dan sumber air bersih. Masih banyak daerah terpencil di Indonesia seperti di Dumai yang menderita karena sulit menikmati air bersih.

Selain itu, dari sisi kesiapan infrastruktur, Bambang menilai Pulau Kalimantan dikhawatirkan belum siap dengan perubahan kepindahan 10 juta penduduk. Salah satu yang disorotinya adalah infrastruktur transportasi mulai dari bandara udara yang dinilainya belum cukup memadai untuk menjadi bandara ibu kota negara. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA