Tempo.Co

KOMENTAR+

SIMANIS Bantu Warga Miskin
Selasa, 24 Mei 2016
Program SIMANIS fokus untuk melakukan verifikasi data karena informasi dari pusat seringkali tidak tepat.

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mengapresiasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIMANIS), program berbasis website buatan Pemerintah Kota Tarakan Kalimantan Utara. Program ini dibuat untuk memverifikasi dan memvalidasi pendataan masyarakat miskin.

Dia berharap program SIMANIS ini tetap punya dua indikator validasi data. Yakni mengikuti peraturan pendataan yang berlaku secara nasional dan data tersebut dapat dikembangkan menjadi indikator kemiskinan lokal.

“Kami menghargai  program SIMANIS itu, yang penting  ada dua indikator validasi data yang menjadi acuannya,” ujarnya  saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR dengan Pemerintah Kota Tarakan, Senin 23 Mei 2106.

Menurut Sodik, pendataan kemiskinan sudah menjadi  masalah nasional.Selama ini, data Kementerian Sosial  dengan data BPS tidak sinkron. Selain itu, banyak keberatan yang disampaikan masyarakat karena bantuan sosial  tidak tepat sasaran.

Karena masalah pendataan kemiskinan disadari juga oleh Kementerian Sosial, maka, tahun 2015 DPR telah menyetujui anggaran kurang lebih Rp 450 miliar hingga Rp 600 miliar. Anggaran tersebut untuk mengupdate data kemiskinan melalui program verifikasi dan validasi dengan jangka waktu  3 tahun.

“Nanti kita lihat hasil update pendataan kemiskinan dari Kemensos, point yang paling penting  adanya kesadaran mengenai validasi data tersebut,” ujar Sodik.

Anggota Komisi VIII  Wenny Haryanto mengatakan program SIMANIS berbasis web berbiaya ekonomis ini diharapkan mendata masyarakat yang butuh bantuan. Kendati diakuinya, program ini tidak didukung dengan koneksi provider internet di Kota Tarakan.

Sekda Kota Tarakan Khairul  mengatakan program SIMANIS  fokus untuk melakukan verifikasi data. Karena data dari pusat seringkali tidak tepat. Program SIMANIS dibuat karena banyak orang miskin yang datang tidak punya pekerjaan tetap dan terlantar. Oleh karena itu, agar punya legalitas, maka dibentuk tim yang disahkan oleh pemkot.

Pemerintah Kota Tarakan sedang mencoba memberikan bantuan secara keseluruhan kepada orang miskin. Idealnya, orang miskin tidak hanya mendapat fasilitas kesehatan, atau  bantuan beras raskin saja. Orang miskin harus dibantu penuh oleh pemerintah karena menjadi tanggung jawab bersama.

“Orang miskin semestinya mendapat bantuan sepenuhnya, tidak secara parsial,” kata Khairul.

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA