INFO DPR - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mulai melakukan pendalaman dan penelahaan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 beserta Nota Keuangannya yang sebelumnya dibacakan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus lalu. Rapat Kerja Banggar DPR RI dan Pemerintah dipimpin Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Dari pemerintah diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti. Raker ini dimulai dengan pengesahan rencana jadwal pembahasan antara Panja Pemerintah dan DPR RI untuk pendalaman RAPBN 2020.
“Rancangan jadwal acara RAPBN 2020 sebagaimana kita lihat bersifat fleksibel sesuai perkembangan pembahasan. Hasil ini sudah dibahas di rapat internal Banggar,” ujar Kahar.
Setelah pengesahan, rapat dilanjutkan dengan pembahasan pokok-pokok RAPBN 2020. Anggota Banggar DPR RI lebih banyak mendengar penjelasan dari Menkeu Sri Mulyani terkait pokok-pokok RAPBN 2020.
Pendalaman RAPBN 2020 ini dimulai dengan isu pemindahan ibu kota negara. Dalam rapat ini Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa hal itu akan dimasukkan dalam postur anggaran di RAPBN 2020. Namun, belum dimasukkan secara keseluruhan yang membutuhkan biaya Rp 466 triliun.
Bambang menyampaikan struktur pembiayaan pemindahan ibu kota berasal dari APBN sebanyak 20 persen. Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan sejumlah infrastruktur dasar sudah mulai dibangun di ibu kota baru pada tahun depan.
“Ya baru tahap awal, kan targetnya memang tahun depan. Infrastruktur dasar mulai tahun depan,” ucap Bambang.
Pembahasan awal ini mengawali agenda rapat Banggar DPR RI dengan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Diharapkan, dalam pembicaraan ini terjalin sinergi yang baik antara Banggar dengan wakil pemerintah yang ditunjuk. (*)