Tempo.Co

KOMENTAR+

Penegak Hukum Diminta Kejar Pelaku GSB di Papua
Kamis, 29 Agustus 2019
Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan gerakan separatis bersenjata (GSB) yang menunggangi aksi massa di Deiyai.

INFO DPR - Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan gerakan separatis bersenjata (GSB) yang menunggangi aksi massa di Deiyai, Papua sehingga satu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur dan enam anggota TNI-Polri terluka akibat panah dan bacok saat bertugas di sana.

“Saya turut berbela sungkawa kepada semua keluarga prajurit TNI dan Polri yang gugur dan terluka, saya meminta penegak hukum kejar semua pelaku, dalang, dan aktor intelektual. Jangan ada sejengkal pun tanah Indonesia yang di bawah kendali GSB dan melakukan kekejian terhadap prajurit dan rakyat Indonesia," ujarnya di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.  

Menurut Kharis, TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut. Ia meyakini situasi dan kondisi di lapangan dapat dianalisis untuk diambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan. Tentu dengan kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak.

“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini mencederai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini. Pemerintah harus menjadikan krisis Papua ini sebagai prioritas yang harus segera ditangani. Ini sudah mendesak, sebelum jatuh korban yang semakin banyak lagi," ujarnya. 

Menurut Kharis, Indonesia juga kerap diisi dengan masalah-masalah lain yang juga penting, tetapi tidak mendesak. Dia khawatir, bila pemerintah gagal menangani krisis Papua, akan muncul perpecahan dan disintegrasi yang merembet di mana-mana. Abdul Kharis juga menyatakan bahwa keberingasan gerakan separatis harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua. Peran diplomasi terkait Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Tidak boleh ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia.

"Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan nyawa, darah, keringat, dan air mata yang sejak berpuluh puluh tahun lamanya tumpah di sana, terutama pengorbanan para pahlawan yang berguguran merebut dan mempertahankan kedaulatan kita di Papua," ucapnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA