Tempo.Co

KOMENTAR+

Baru Dilantik, DPR Diharapkan Pulihkan Kepercayaan Publik
Selasa, 01 Oktober 2019
Anggota DPR RI Arteri Dahlan berharap kolaborasi Anggota DPR yang muda bisa menghasilkan sinergi yang baru.

INFO DPR — Anggota DPR RI, Arteria Dahlan, mengatakan memasuki periode kerja masa bakti 2019-2024, kinerja DPR ke depan dapat dimulai dengan kepercayaan penuh dari publik. Dia berharap Anggota DPR yang dilantik melakukan pengabdian bagi bangsa. Menurut Arteria, ada beberapa hal yang akan dilakukan yakni memulihkan citra publik terhadap DPR.

“Saya yakin benar, DPR sekarang 50 persen isinya orang baru. Mereka punya nuansa begitu enerjik, yang milenial begitu banyak yang punya kompetensi, kapasitas, dan kualitas. Mudah-mudahan kolaborasi yang begitu luar biasa ini bisa menghasilkan sinergi yang baru, etika kebangsaannya bisa lebih hadir, dan produknya bisa ditampilkan lebih bermanfaat,” kata Arteria Dahlan sebelum Sidang Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR RI Periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Selasa, 1 Oktober 2019.

Menurutnya, dalam periode ini konfigurasi partai politik pemerintah hampir sama persis, sehingga sejumlah keputusan legislasi bisa diselesaikan dengan baik. Dia menyontohkan bagaimana RKUHP dapat dibahas dengan penuh pertimbangan. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta kepada semua fraksi di DPR mencermati dan lebih hati-hati membuat rumusan norma sehingga tidak menjadi norma sektarian untuk kelompok tertentu. Akan tetapi, norma yang dibahas akan menjadi norma yang bersifat universal, yang mengedepankan watak dan karakter produk hukum nasional.

“Kita juga mengakui banyak perbuatan yang di agama manapun tidak dapat diterima, tetapi kita juga mengakui bahwa hal tersebut perlu dipertanyakan apakah harus diatur dalam rumusan hukum pidana, mengatur perilaku masyarakat yang mengedepankan watak dan karakter produk hukum nasional,” kata Arteria.

Ke depan dia berharap, pembahasan undang-undang tidak melulu terkait hukum pidana. Karena hukum pidana adalah ultimum remedium, senjata pamungkas terakhir, tatkala instrumen hukum lain tidak mampu. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA