Tempo.Co

KOMENTAR+

Hillary: Pimpinan MPR Punya Tanggung Jawab Sama
Kamis, 03 Oktober 2019
Sidang Paripurna II Anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019 - 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019. TEMPO/Andi Aryadi

INFO DPR — Anggota DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, berharap pembahasan pimpinan MPR RI tidak berlangsung alot sebab semua fraksi ditambah satu perwakilan dari Kelompok DPD telah diberi kesempatan menempatkan wakilnya di kursi pimpinan MPR RI. Apalagi tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada pimpinan MPR hampir sama.  

“Yang mana semua dapat jabatan dong dan tugas dan tanggung jawabnya hampir sama,” kata Hillary di Gedung DPR RI, Kamis, 3 Oktober 2019. 

Sementara itu, Calon Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, di sela-sela lobi politik rapat pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen mengatakan jika saat ini tiga nama menguat untuk menjadi calon Ketua MPR selain namanya sendiri. Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI-Perjuangan sebagai pendukung Jokowi menjadi kelompok tersendiri dengan calon kuat Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar) sementara kelompok pendukung Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra) didukung oleh fraksi dari kelompok non-Jokowi.

Menurut Fadel, dirinya sudah melakukan lobi dengan Ahmad Muzani, namun pembicaraan masih alot dan belum ada kata sepakat. Kendati demikian, kepada dua calon pimpinan MPR tersebut Fadel mengaku jika untuk mendapat dukungan suara dari DPD, calon ketua MPR yang lain harus mengikuti lima permintaan DPD. Lima permintaan tersebut kata Fadel, yakni pertama keterlibatan DPD dalam dana transfer daerah.

“Kemudian, kita minta DPD terlibat dalam mengatur dana desa. Kita minta DPD ikut mengatur dana insentif yang saya bikin di Komisi XI dulu. Itu ada Rp 11 triliun untuk daerah mana yang bagus, kita kasih tambahan anggaran. Atas prestasi di pemerintahan daerah, bupati bagus, gubernur yang bagus, kita kasih tambahan ekstra dana,” ujar Fadel.

Keempat, DPD meminta beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pemerintahan daerah itu diperbaiki, misalnya undang-undang tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian kelima adalah penguatan DPD dalam UU MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3).

“Yang penting saat ini penguatan DPD, jangan sampai dengan perubahan itu kekuatan berada di DPR. Kita tidak mau konyol,” ujar Fadel. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA