INFO DPR - “Yang kami perlukan adalah bagaimana membuat data yang tepat di bidang pertanian. Data yang valid akan mendukung pengambilan kebijakan yang sesuai,” ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di hadapan delegasi Australian Rural Leadership Foundation (ARLF). Audiensi dan diskusi dengan ARLF ini berlangsung di Nusantara III, Senayan, Jakarta pada Selasa, 24 Mei 2016. Fadli Zon juga didampingi Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV, dengan bidang kerja di sektor pertanian.
Dalam audiensi, kedua pihak yang mewakili kedua negara ini membahas berbagai macam isu, tapi lebih banyak berdiskusi tentang pertanian. “Hubungan Indonesia dan Australia selama ini memang tidak hanya sebatas antar-parlemen dan politik saja. Dalam sektor ekonomi, hubungan kedua negara juga terus berkembang,” ujar Fadli Zon. Saat ini Indonesia mengimpor daging sapi, gandum, garam, dan beberapa barang lain.
Perihal pertanian kedua negara, dari diskusi yang berlangsung intens tersebut, terungkap kedua negara mengalami satu problem yang mirip. Baik Fadli maupun delegasi ARLF mengakui bila generasi muda kurang tertarik dengan pertanian, dan usia rata-rata petani sudah tua. “Di Indonesia, paradigmanya saat ini adalah, bila menjadi petani, berarti siap hidup miskin,” kata Fadli Zon.
Seperti yang diketahui, menurut Fadli, Indonesia masih berkutat dengan masalah petani. “Kami di DPR berusaha melindungi kepentingan petani dengan kebijakan yang pro-petani,” ujarnya. Masalah yang dihadapi, tutur Fadli, sebenarnya klasik. Sulitnya akses petani ke bank dan kesimpangsiuran data pertanian juga menjadi masalah. Sebab, tanpa data yang valid, sulit membuat kebijakan yang tepat.
Kedatangan delegasi ARLF, yang terdiri atas 11 orang dari seantero Australia tersebut, didasari keinginan membangun kolaborasi dalam memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Mereka mengaku cukup kagum dengan upaya Indonesia dalam mengontrol ribuan pulau di Indonesia. Mereka juga membandingkan dengan Australia yang hanya terdiri atas dua pulau.
Wakil Ketua DPR pun menyambut baik keinginan tersebut. DPR, menurut Fadli, mendorong semua pihak untuk meningkatkan agriculture cooperative. “Jika sektor pertanian ini jadi prioritas dan semua stakeholder bekerja sama, akan lebih mudah. Salah satu masalah juga adalah kurang bersatunya stakeholder dalam national food policy,” tutupnya. (*)