INFO DPR — Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengatakan jika belum mendengar siapa saja yang bakal masuk dalam susunan kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Sebagaimana ketentuan perundangan, hal tersebut merupakan hak prerogratif presiden, termasuk menentukan apakah Partai Gerindra akan menempati pos di kementerian atau tidak.
Kendati demikian, dia mengakui jika memang ada komunikasi antara Partai Gerindra dengan pemerintah sejak rekonsoliasi dan pascarekonsiliasi. Dikatakan Sufmi, berulang kali Partai Gerindra menyampaikan bahwa mereka mengedepankan konsep tentang ketahanan pangan, keamanan, dan energi kepada pemerintah.
“Kalau konsep itu diterima kita baru tahu bidang apa yang menjadi prioritas. Setelah kemudian bidang itu disetujui dari konsep yang mana, barulah kita bicara orang. Enggak betul kalau kita kemudian bicara langsung orang per orang, bidang per bidang,” ujarnya.
Sampai saat ini Partai Gerindra masih melakukan komunikasi kepada pemerintah terkait konsep yang ditawarkan. Harapannya, konsep yang disampaikan itu terealisasi sebagaimana janji kampanye kepada para pemilihnya.
“Konsep dijabarkan secara detail termasuk pangan, dan hitungan produksi,” ucap Sufmi.
Mengenai pos kementerian pertahanan yang kabarnya akan diberikan kepada Partai Gerindra, Sufmi mengatakan jika tidak pernah mendengar kabar tersebut. Sebab, saat ini pembahasan konsep tengah berjalan.
“Sumber itu dari mana saya enggak tahu. Berita itu enggak ada, kalau ada saya pasti dengar. Kemarin sore kita konfirmasi, enggak ada. Kalau ada berita seperti itu, saya klarifikasi bahwa tidak ada pembicaraan mengenai menteri pertahanan atau menkopolhukam baik ditawarkan ataupun meminta,” kata Sufmi Dasco.
Dari sisi internal partai, terkait bergabungnya Partai Gerindra dalam kabinet, kata Sufmi, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam satu rakornas yang akan digelar dalam waktu dekat. (*)