Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Diminta Manajemen Stok Pangan
Kamis, 10 Oktober 2019
Kemarau berkepanjangan di tahun 2019 ini telah menimbulkan kekeringan di hampir menyeluruh wilayah Tanah Air.

INFO DPR — Anggota DPR RI dapil Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin, berharap pemerintah melakukan manajemen stok pangan yang baik. Langkah ini harus dilakukan lantaran terjadi gagal panen yang menimpa sejumlah daerah dalam waktu satu bulan ke depan khususnya di wilayah Sulsel, seperti di Bone, Bulukumba, Wajo, Pangkep, dan Maros.

Andi Akmal mengatakan kemarau berkepanjangan beberapa waktu ini telah menimbulkan kekeringan di banyak wilayah. Bahkan, dampaknya muncul kebakaran lahan, kesulitan air bersih, kebakaran hutan, hingga kekeringan yang menyebabkan gagal panen atau puso.

“Musim kekeringan yang berkepanjangan ini membuat lahan padi yang gagal panen atau puso melonjak tajam tahun ini. Pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah taktis untuk mengendalikan harga beras pada bulan depan yang diduga akan bergejolak,” kata Akmal secara tertulis, Kamis, 10 Oktober 2019.

Dari data yang diterimanya dari beberapa sumber mengatakan, telah terjadi kekeringan pada luasan lahan pertanian yang meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Lahan pertanian yang terpapar puso mencapai hingga 70 ribu hektare. 

“Angka ini meningkat tajam bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 30 ribu hektare. Selain kegagalan panen yang mengurangi jumlah stok pangan nasional, juga telah memicu para petani menanam komoditas non beras, sehingga pasokan beras di gudangnya kosong. Akibatnya, petani beras menjadi konsumen beras,” kata Andi Akmal.

Selain itu, data Kementerian Pertanian pun menunjukkan bahwa, lahan padi yang puso akibat kekeringan mencapai 31 ribu hektare hingga Juli 2019. Area itu lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami puso di lahan seluas 26-28 ribu hektare.

“Meski saat ini sudah mulai terlihat akan segera masuk musim penghujan, namun akibat kekeringan ini saya berharap kepada pemerintah tidak melakukan impor beras secara besar-besaran. Kita akan melihat kinerja pemerintah satu bulan ke depan apakah mampu mengatasi manajemen stok pangan, atau malah melakukan impor beras,” kata Akmal. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA