Tempo.Co

KOMENTAR+

Gerindra Hormati Pilihan Kabinet Jokowi
Kamis, 17 Oktober 2019
Anggota DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan menghormati hak prerogratif presiden untuk menentukan kabinet.

INFO DPR — Anggota DPR RI, Ahmad Riza Patria, menegaskan jika Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menghormati keputusan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin untuk menentukan siapa saja yang duduk di kabinet. Sesuai aturan, kata Riza di Gedung DPR RI, Kamis, 17 Oktober 2019, posisi kabinet menjadi kewenangan, prerogatif presiden. Dan, presiden yang telah ditetapkan KPU dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi adalah pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

“Partai Gerindra, Pak Prabowo mengambil sikap inisiatif menghormati keputusan Pak Jokowi dan Pak Maruf untuk menentukan siapa saja yang harus duduk di kabinet,” kata Riza.

Riza optimistis jika pada periodenya yang kedua kalinya ini Jokowi memahami dan mengerti siapa saja orang-orang yang tepat untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan. Dia berharap yang dipilih Jokowi adalah orang-orang terbaik yang mewakili semua kalangan.

“Apakah dari partai politik, apakah profesional dari semua kalangan, yang mewakili kalangan perempuan, laki-laki, mewakili etnis, suku, daerah, mewakili profesi, latar belakang, agama. Saya kira sudah dipertimbangkan dengan masak untuk mencapai kemajuan lima tahun yang lebih baik,” ujar Riza.

Menurut Riza, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto juga akan mendukung pemerintah jika diminta. Apalagi, sejak dulu Prabowo telah mempunyai visi dan misi untuk kemajuan Indonesia yang hingga kini tidak pernah berubah.

“Ingin Indonesia maju, apa itu caranya? Satu, Indonesia harus berdaulat atas pangan. Dua, harus berdaulat atas energi, tiga Indonesia harus memiliki pertahanana keamanan yang kuat sebagaimana bangsa-bangsa lain,” kata Riza.

Kemudian, keempat harus ada penyerapan, penyediaan sumber daya air yang baik dan yang kelima yang terakhir, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang kuat, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sebelumnya Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu, juga mengatakan jika susunan kabinet mutlak otoritas dan prerogratif presiden, tidak bisa diintervensi siapa pun. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA