Tempo.Co

KOMENTAR+

WHO Puji Sistem Pengamanan BPJS
Jumat, 18 Oktober 2019
Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mengapresiasi komitmen Indonesia dalam membangun sistem pengamanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

INFO DPR — Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) memuji komitmen Indonesia dalam membangun sistem pengamanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini disampaikan Dirjen WHO Thedros Adhanom Ghebrayesus kepada delegasi DPR RI yang diwakili Anggota DPR RI, Willy Aditya, di sela-sela Sidang Parlemen Dunia (IPU) ke-141 di Beograd, Serbia, Rabu, 16 Oktober 2019.  
 
Keduanya berdialog dalam pertemuan bilateral yang dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari Indonesia terkait isu health security. Menurut Willy, WHO meminta masukan dari Indonesia karena pelaksanaan SJSN melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan dinilai cukup berhasil. Kepada Thedros, Willy juga menjelaskan bagaimana SJSN berhasil dijalankan di Indonesia.
 
Dalam waktu lima tahun sejak diluncurkan pada 2013, sistem asuransi kesehatan nasional telah mencakup 83,5 persen dari total populasi atau mencakup lebih dari 223 juta orang.

“Tidak hanya itu, 44 persen dari asuransi kesehatan nasional saat ini dibiayai oleh negara, serta anggaran pemerintah daerah, untuk mensubsidi mereka yang tidak mampu membayar iuran,” ujar Willy.
 
Selain itu, lanjut politisi Part NasDem itu, 96 persen dari total pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia telah mengintegrasikan asuransi kesehatan lokal ke asuransi kesehatan nasional, yang akan berkontribusi pada percepatan cakupan kesehatan universal.

“Selanjutnya, ada lebih dari 25 ribu penyedia layanan kesehatan, yang telah terdaftar dan terintegrasi ke dalam jaringan. Perawatannya juga diperuntukan bagi hampir semua penyakit dan wabah, termasuk penyakit menular. Ini semua ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional kita,” kata legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Tidak berhenti di situ, selain memperluas cakupan, pemerintah Indonesia juga meningkatkan kualitas, akses, dan fasilitas layanan kesehatan. Lebih dari 75 persen perawatan kesehatan primer di Indonesia juga telah terakreditasi.

“Upaya memperkuat sistem kesehatan ini dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi erat antara berbagai tingkat pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya,” katanya.
 
Sementara itu, Dirjen WHO, Thedros Adhanom, menyampaikan informasi dari delegasi Indonesia menjadi penting bagi WHO dalam upayanya untuk mendorong anggota IPU mengimplementasikan resolusi mengenai reformasi pelayanan kesehatan (UHC).

“Dalam kesempatan ini kami juga meminta dukungan Indonesia dalam upaya kami menangani isu UHC ini,” ujar Thedros.
 
Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Indonesia juga menyampaikan Indonesia akan menjadi Ketua Foreign Policy and Global Health pada 2020 mendatang, dengan tema "Affordable Health Care for All". Oleh karena itu, Indonesia mengundang WHO untuk dapat berpartisipasi pada forum tersebut mendorong negara peserta mengimplementasikan resolusi IPU terkait Universal Health Cover (UHC).
 
WHO menyambut baik tawaran tersebut dan juga menyampaikan undangan kepada Indonesia, baik dari pemerintah maupun parlemen, untuk menghadiri Global Health Security Diplomacy for International Regulations (2005) pada 22-24 Maret 2020 di Maroko. Ditambahkan oleh Thedros, pertemuan global ini akan membahas isu penyakit menular lintas negara dan senjata biologi dalam kerangkan health security. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA