Tempo.Co

KOMENTAR+

Gagasan Presiden Diharapkan Tidak Timbulkan Polemik
Senin, 21 Oktober 2019
Dua Rancangan Undang-Undang (RUU) penting yang perlu direspon secara serius oleh Parlemen. Kedua RUU penting itu yakni RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

INFO DPR — Pidato Presiden Terpilih Masa Jabatan 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam Pelantikan Presiden-Wakil Presiden dinilai sebagai pidato yang sarat dengan optimisme. Terutama, gagasan mengenai birokrasi yang efisien lebih revolusioner dibandingkan dengan pidato-pidato sebelumnya. Presiden Jokowi dalam pidatonya ingin memangkas jumlah eselon yang awalnya berjumlah empat menjadi dua eselon.

Merespons rencana itu, anggota DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengatakan meski menyambut baik, namun ia tetap mengingatkan jangan sampai gagasan tersebut menimbulkan polemik yang baru.

“Yang dikhawatirkan, tentu jangan sampai upaya memangkas birokrasi tersebut membuat misalnya kegaduhan-kegaduhan baru. Saya kira ini tidak mudah, perlu ada satu koordinasi, perlu ada satu konsep detail,” ujar legislator Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) usai menghadiri Pelantikan Presiden-Wapres Terpilih Masa Jabatan 2019-2024, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

Ace berpandangan, gagasan efisiensi birokrasi yang disampaikan presiden itu perlu dibicarakan lebih lanjut dengan lembaga negara lainnya terutama DPR RI. Selain itu, wacana Presiden Jokowi yang dalam pidatonya menyampaikan akan adanya dua rancangan undang-undang (RUU) yang akan diterbitkan perlu direspon serius oleh Parlemen. Kedua RUU penting itu yakni RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tidak hanya itu, sambung Ace, selama ini birokrasi di Indonesia dinilai oleh berbagai pihak sebagai salah satu the bottom neck pembangunan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, saya kira penting pidato presiden yang sangat optimistis itu perlu diterjemahkan dengan sebaik-baiknya oleh para menteri dan mitra kerjanya,” kata legislator daerah pemilihan Jawa Barat II. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA