Tempo.Co

KOMENTAR+

Pidato Presiden Disambut Positif
Senin, 21 Oktober 2019
Dengan mendorong pengembangan di sektor pertanian dan kelautan, maka Indonesia bisa membangun industri pangan.

INFO DPR — Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Rachmad Gobel, menyambut positif pidato pertama Presiden Joko Widodo masa bakti 2019–2024. Hal tersebut menjadi sebuah harapan dan keinginannya dari keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kali ini berpasangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke depan.

“Saya menyambut baik pidato presiden yang pertama, apa yang beliau sampaikan itu harapan dari keberlanjutan kepemimpinannya. Saya lihat beliau ingin memaksimalkan kabinetnya. Bagaimana saat ini kita sedang berusaha mengejar ketertinggalan selama berpuluh-puluh tahun. Dan ini menurut saya sangat positif,” ujar Rahmad usai acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2019-2024  di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019. 

Terkait isi pidato Presiden Joko Widodo yang akan membuat regulasi cipta lapangan kerja, Rachmad menilai hal tersebut memang sangat dibutuhkan. Pasalnya saat ini banyak undang-undang masih tumpang tindih. Sebut saja regulasi yang memudahkan orang untuk berinvestasi di Indonesia, yang pada akhirnya juga mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, tidak jarang aturan tentang investasi berubah-ubah. Hal ini memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi calon investor, yang juga berdampak keterbatasan lapangan pekerjaan.

Lebih lanjut, politisi asal daerah pemilihan Gorontalo ini menilai akan mendorong pengembangan sektor manufaktur, pertanian, dan kelautan. Mengingat Indonesia merupakan negara agraris, yang juga sangat luas wilayah perairan atau lautnya, sehingga harus ada added value atau nilai tambah yang bisa diambil.

“Kalau sektor manufaktur, sudah otomatis akan masuk dalam era industri 4.0. Sedangkan sektor pertanian dan kelautan, di mana negara kita merupakan negara agraris, namun memiliki jumlah luas perairan yang sangat besar, maka harus ada added value yang bisa diambil dari kondisi alam Indonesia yang demikian. Hal itulah yang akan kami dorong ke depan,” katanya.

Dengan mendorong pengembangan di sektor pertanian dan kelautan, lanjut Rachmad, maka Indonesia bisa membangun industri pangan. Hal tersebut menjadi salah satu langkah mewujudkan kedaulatan pangan.

“Itu semua secara langsung juga bisa ikut mengembangkan UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam negeri. Belum lagi industri kecil yang berbasis budaya, seperti handycraft, meubel. Saya pernah menanyakan hal ini ke salah satu kolega saya, dikatakannya setiap peningkatan US$ 1 miliar itu bisa tumbuh 100 ribu pekerja. Belum lagi sektor industri-industri lainnya,” ucap Rachmad.

Seharusnya, kata Rachmad, Indonesia bisa menjadi eksportir nomor satu, namun masih kalah dengan Vietnam dan negara lainnya. “Oleh karena itulah, saya akan mendukung pemerintah untuk mengembangkan industri UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya akan mengurangi angka pengangguran yang ada,” kata dia. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA