Tempo.Co

KOMENTAR+

Presiden Punya Kewenangan Sempurnakan Undang-Undang
Senin, 21 Oktober 2019
Anggota DPR RI Ahmad Riza Patria menghormati inisiatif presiden melakukan percepatan kinerja dan produktivitas.

INFO DPR — Dalam pidato perdananya sebagai presiden masa kerja 2019-2024, Joko Widodo menyebutkan ada dua undang-undang yang akan diusulkannya, yakni undang-undang cipta lapangan kerja dan undang-undang UMKM. Selain itu lima poin yang akan menjadi prioritas dalam masa pemerintahannya yakni peningkatan sumber daya manusia dan penyederhanaan birokrasi.

Anggota DPR RI, Ahmad Riza Patria, mengatakan bahwa dirinya menghormati inisiatif presiden melakukan percepatan kinerja dan produktivitas dengan berbagai cara di antaranya menyempurnakan aspek legalitas. Dia bahkan mendorong presiden untuk melakukan penyempurnaan perundang-undangan.

“Silakan, presiden punya kewenangan menyempurnakan undang-undang. Merevisi. Namun demikian, harus bekerja sama dengan DPR karena DPR punya kewenangan juga membuat undang-undang,” ucap Riza.

Selain itu, rencana Presiden Joko Widodo yang menargetkan perbaikan ekonomi dengan angka kemiskinan mendekati 0 persen pada 100 tahun Indonesia merdeka juga disambut baik. Efisiensi birokrasi termasuk memangkas tingkatan eselon pejabat di pemerintahan yang diwacanakan presiden juga dinilai Riza sebagai langkah positif.

“Yang namanya percepatan ekonomi itu, birokrasi harus dipangkas, efisien. Jangan sampai birokrasi menghambat. Kan itu harapan presiden, harapan semua. Kita dukung percepatan pembangunan dengan berbagai cara di antaranya aspek legalitas,” kata Riza.

Oleh karena itu, DPR, kata Riza akan melihat isi undang-undang yang diusulkan presiden. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA