Tempo.Co

KOMENTAR+

Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Dapat Menarik Investasi
Selasa, 22 Oktober 2019
Pemerintah akan bekerja sama dengan DPR RI untuk menerbitkan 2 Undang-Undang (UU), salah satunya UU Cipta Lapangan Kerja.

INFO DPR — Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pertamanya sebagai Presiden Masa Jabatan 2019-2024 usai dilantik di hadapan pimpinan MPR dan anggota MPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan DPR RI untuk menerbitkan dua undang-undang, di antaranya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

Menanggapi rencana tersebut, anggota DPR RI Periode 2019-2024, Dede Yusuf Macan Effendi, mengaku tertarik dengan diusulkannya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Regulasi tersebut menjadi angin segar di tengah persaingan industri dan krisis ekonomi yang tengah melanda seluruh negara-negara di dunia.

“Saya tertarik dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, (walaupun) saya belum menangkap gagasannya. Tetapi, saya memahami bahwa di tengah era kompetisi dan krisis ekonomi yang melanda di seluruh dunia, memang mau tidak mau semua negara berlomba-lomba mengubah aturan untuk menarik investasi,” kata Dede di Gedung DPR RI, usai menyaksikan pelantikan presiden dan wakil presiden, Minggu, 20 Oktober 2019.

Tujuan sebuah investasi, lanjut Dede, adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Meski demikian, dirinya masih belum mendapatkan gambaran apakah nantinya undang-undang tersebut akan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, atau bersinggungan dengan UU lainnya yang mengatur tentang perindustrian dan pendidikan.

“Nah, di sektor mana nih kira-kira yang akan mau dilakukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, apakah mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan di mana di dalamnya bisa saja masuk undang-undang pendidikan, undang-undang perindustrian kah? Yang semua kaitannya dengan tujuan investasi adalah untuk menciptakan lapangan kerja,” kata legislator daerah pemilihan Jawa Barat II ini.

Medio September lalu, laporan Bank Dunia bertajuk "Global Economic Risks and Implications for Indonesia" menyebutkan sebanyak 23 perusahaan berpindah dari Tiongkok ke Vietnam, sedangkan 10 perusahaan berpindah ke Kamboja, India, Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Tidak satupun berpindah ke Indonesia. Dede melihat hal ini sebagai kemunduran.

“Memang benar dari 33 industri besar dari Tiongkok yang akan memindahkan investasinya ke negara lain, Indonesia enggak dapat satu pun juga. Artinya, kita kalah saing dengan Myanmar, Filipina, Thailand dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan mestinya bisa kita lakukan,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Untuk itu, lanjut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu, pemerintah Indonesia pada lima tahun mendatang dihadapkan oleh berbagai tantangan. Indonesia harus masuk ke dalam kompetisi internasional dan membuat berbagai terobosan.

“Terobosan apa yang akan dibuat itu, kita tunggu lah. Itu yang saya enggak tahu. Jadi, kita tunggu saja gebrakannya Pak Jokowi. Konsepnya saya bisa pahami, tetapi mengurus kementerian, menyinergikan kementerian itu jauh lebih sulit daripada membuat undang-undang,” kata Dede. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA