Tempo.Co

KOMENTAR+

Tidak Ada Perebutan Tempat di Kementerian
Selasa, 22 Oktober 2019
Anggota DPR RI Willy Aditya menegaskan dalam penyusunan kabinet oleh Presiden, tidak ada pos menteri yang diperebutkan.

INFO DPR —  Anggota DPR RI, Willy Aditya, menegaskan jika tidak ada pos kementerian yang diperebutkan oleh partai politik, apalagi untuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Menurut Willy, mereka (Nasdem) sudah menjadi satu bagian dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin.

“Tidak ada pos menteri yang diperebutkan. Dari awal, Nasdem itu orang dalam, jadi enaklah ngomongnya,” katanya di Gedung DPR sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 22 Oktober 2019.

Dikatakan Willy, Presiden Jokowi tahu betul siapa yang akan membantunya dan di posisi mana yang tepat. Tidak ada konflik kepentingan dalam penempatan itu.

Disinggung soal jumlah jatah menteri yang diberikan kepada Partai Nasdem, Willy mengatakan hal itu hak prerogratif presiden. Nasdem, ujarnya tidak mematok berapa kader yang harus duduk membantu di kabinet Jokowi sebab pada prinsipnya Nasdem tetap mendukung pemerintahan Jokowi–Maruf Amin.

Di sisi lain, terkait bergabungnya Partai Gerindra yang menjadi lawan dalam pertarungan pemilu presiden, Willy melihat hal itu sebagai kepentingan yang lebih besar bahwa rekonsiliasi itu harus diwujudkan. Menurutnya, dalam negara berdemokrasi tidak selalu berbicara narasi pertempuran, pertarungan, perselisihan, dan pertentangan, tetapi juga bicara narasi bahwa semua bersama-sama dipanggil untuk mengabdi pada kepentingan yang lebih besar. Momen ini pernah terjadi di Amerika Serikat, ketika Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln mengajak William Seward, kompetitornya untuk bergabung dalam pemerintahannya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.

“Dan, hari ini terulang di Indonesia. Ini suatu hal yang mahal sekali yang kemudian bisa kita rayakan, luar biasa, kita berfikir sebagai negara demokrasi bisa menerapkan kebijakan seperti ini,” katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA