Tempo.Co

KOMENTAR+

Oposisi Garis Lurus Tidak Terjadi di Indonesia
Selasa, 22 Oktober 2019
Anggota DPR RI Yandri Susanto mengatakan jika partai di luar pemerintah akan menjadi penyeimbang.

INFO DPR — Tidak mungkin terjadi di Indonesia oposisi garis lurus dari pucuk pimpinan pusat partai hingga ke bawah di pengurus cabang. Menurut anggota DPR RI, Yandri Susanto, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan daerah.

“Kalau oposisi seperti di luar negeri, yang tidak akan sejalan, tidak akan sepanggung, tidak akan semeja, menurut saya belum ada rumusnya di Indonesia. Karena kami, bisa jadi, di pilkada tidak bareng dengan PKS tapi bareng dengan PDI-P,” kata Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini di Gedung DPR RI, Selasa, 22 Oktober 2019. 

Dia menggambarkan bahwa dalam pilkada di 2022 mendatang, kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lain di luar koalisinya seperti Partai Nasdem atau Partai Golkar bisa terjadi. Oleh sebab itu, dia menilai jika istilah atau sebutan partai oposisi tidak tepat digunakan di Indonesia.

“Kalau di luar pemerintah, kita mengontrol atau penyeimbang. Kritik dan saran dari luar agak berbeda dengan yang di dalam pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, secara otomatis, siapapun partai yang tidak ada di kabinet atau di luar jabatan setingkat menteri praktis akan berada di luar pemerintah. Kendati demikian, peran partai di luar pemerintah harus tetap bekerja sama dengan pemerintah.

“Apakah kami bekerjasama dengan Pak Jokowi? Ya bekerja sama, bisa. Program Pak Jokowi yang bagus wajib kami dukung. Tetapi yang anggarannya tidak tepat, kebijakan kurang pas itu kewajiban kami untuk menyatakan pembanding pendapat, biar masyarakat melihat ada kontrol di luar pemerintah khususnya kami-kami yang di parlemen,” katanya.

Tugas-tugas itu, kata Yandri, akan dilaksanakan sebaik-baiknya karena mempunyai kebebasan di bandingkan dengan partai yang ditempatkan di pemerintahan. Di parlemen, mereka akan memperkuat diri di bidang pengawasan, bidang legislasi, dan penganggaran.

“Kalau ada rapat dengan menteri yang kurang pas, tentu kita akan terbuka kepada publik bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, dikritisi,” katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA