Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Diminta Selektif Atur Alokasi Anggaran Infrastruktur
Kamis, 24 Oktober 2019
Peningkatan anggaran infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan yang matang dan selektif.

INFO DPR — Selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo berlangsung, alokasi anggaran infrastruktur yang tinggi tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Seharusnya, kenaikan anggaran infrastruktur berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Sebab, anggaran infrastruktur dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.

Anggota DPR RI, Sigit Sosiantomo, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019 mengatakan ke depan pemerintah harus lebih selektif dalam merencanakan belanja infrastruktur. Sehingga dapat membangun Indonesia Maju di 2045 dan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi dunia.

“Selama periode pertama Pak Jokowi, alokasi anggaran infrastruktur memang naik 100 persen dari Rp 206,6 triliun pada 2014 menjadi Rp 415 triliun pada 2019. Dan, kita apresiasi itu. Sayangnya, kenaikan anggaran infrastruktur itu tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, hanya 1,55 persen dan angka pertumbuhan stagnan di 5 persen. Ini sangat menyedihkan,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, dari pengalamannya menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, pertumbuhan ekonomi lima persen tidak cukup untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Termasuk, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membebaskan rakyat dari biaya pendidikan dan memberikan jaminan kesehatan.

“Jadi ke depan, peningkatan anggaran infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan yang matang dan selektif. Uangnya mau dialokasikan untuk infrastruktur yang seperti apa sehingga bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” ucap legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

Di sisi lain, menurut Sigit, pakar berteori tentang ekonomi maritimlah yang akan membuat Indonesia maju. Namun, faktanya biaya pelabuhan dan transportasi laut belum menjadi berita yang menggembirakan. Disparitas harga dan angka kecelakaan masih tinggi dan konektivitas antar pelabuhan yang melayani pulau-pulau terpencil masih menjadi persoalan yang memprihatinkan.

Untuk itu, Sigit menyarankan agar peningkatan anggaran infrastuktur maritim menjadi prioritas dalam program pembangunan infrastruktur Jokowi di periode kedua ini. Persoalan itu harus dipikirkan oleh presiden dan menterinya serta para pakar ekonomi untuk mengubah alokasi anggaran.

“Sehingga, bisa menjadi trigger pelompatan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8 persen per tahun dan bisa menjadikan Indonesia sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Sigit. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA