Tempo.Co

KOMENTAR+

Raker dengan Mendikbud, Komisi X Soroti Soal UNBK
Rabu, 25 Mei 2016
Penerapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UMBK) harus dilakukan dengan hati-hati karena bisa menjadi masalah baru di dunia pendidikan.

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Rabu, 25 Mei 2016, Komisi X DPR RI banyak menyoroti soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2016 dan Program Indonesia Pintar (PIP). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah.

Anggota Komisi X Nuroji mengingatkan kepada Mendikbud agar lebih berhati-hati dalam penerapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UMBK) ini.  "Saya mengingatkan hendaknya UNBK ini tidak menjadi masalah baru di dunia pendidikan ke depan," ujarnya.

Dengan tidak menepis bahwa UNBK ini bisa meningkatkan indeks integritas atau kejujuran, tapi Nuroji melihat di lapangan banyak sekolah-sekolah yang ingin melakukan UNBK ini hanya karena tidak ingin dicap tingkat kejujuran sekolahnya rendah. Padahal, sekolah-sekolah itu sebetulnya belum mampu. "Jadi seolah-olah dipaksakan," ucapnya.

Menurut Nuroji, bisa dibayangkan jika ditargetkan tahun depan semua sekolah harus melakukan UNBK, itu akan sangat membebani siswa-siswanya. "Ini harus diwaspadai," katanya.

Kata Nuroji, banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kejujuran siswa seperti membuat kantin kejujuran. "Itu dilakukan di Brunei dan hasilnya luar biasa. Jadi harus diantisipasi dampak dari UNBK ini," ucapnya.

Hal senada juga dilontarkan Anggota Komisi X Elviana. Ia mengusulkan agar UNBK di tingkat SMP lebih baik dihapuskan saja untuk menghemat anggaran. "Apalagi yang melaksanakannya baru sedikit. Karena keterbatasan anggaran bisa diabaikan UNBK untuk SMP ini. Kalau dengan UNPK (Ujian Nasional Pensil Kertas) saja sudah bisa meningkatkan kejujuran kenapa harus pake UNBK," ujarnya.

Anggota Komisi X lainnya Abdul Fikri. Menurut dia, alokasi anggaran untuk UNBK ini sangat besar, termasuk untuk penyediaan komputer dan pemeliharaannya. "Sekarang kan pemerintah juga akan memotong anggaran. Bagaimana nanti masa depan UN ke depan kalau anggarannya di kemudian hari tidak cukup," katanya.

Anggota Komisi X Yayuk Basuki bahkan mengeluhkan tidak adanya satu sekolah pun di dapilnya yang menggunakan UNBK ini. "Sekolah-sekolah itu mengatakan mau menjalankannya asal diberi biaya untuk itu. Lah, biayanya darimana saya," ujarnya.

Anggota Komisi X Lathifah Shohib mengatakan sekolah-sekolah negeri tidak masalah dengan UNBK ini karena dibiayai anggaran. "Tapi yang sekolah swasta, mereka harus berjuan untuk mengadakan UNBK ini untuk pengadaan komputernya," katanya.

Di awal rapat, Mendikbud Anies Baswedan menyampaikan bahwa pelaksanaan UN 2016 di tingkat SMP dan SMA/SMK berjalan lancar dan terjadi penurunan angka pengaduan. Menurut Anies, dari 4,3 juta siswa yang mengikuti UN SMP, sebanyak 160 ribu mengikuti UNBK. Di tingkat SMA/SMK, dari 3,2 juta siswa sebanyak 31 ribu merupakan peserta UNBK. Sementara untuk masalah pengaduan di SMA/SMK terjadi penurunan menjadi 187 dari 365 pengaduan tahun 2015 dan 587 di 2014.

Keputusan rapat akan dilakukan pada Kamis malam, 2 Juni 2016, sekaligus dengan jawaban pertanyaan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA