Tempo.Co

KOMENTAR+

Pendidikan Informal Diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas
Jumat, 25 Oktober 2019
Mahasiswa harus peka terhadap kondisi sosial yang ada di lingkungannya dan harus membawa perubahan.

INFO DPR — Anggota DPR RI, Ferdiansyah, mengatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Namun ia mengingatkan, pendidikan yang dimaksud dalam perundang-undangan tidak melulu secara formal, pendidikan nonformal juga tidak terpisah dari sisdiknas.

Pendidikan tidak formal yang dimaksud Ferdi adalah kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh para mahasiswa. Mahasiswa mempunyai peran penting lantaran merupakan sebuah miniatur masyarakat intelektual yang memiliki corak keberagaman pemikiran, gagasan, dan ide-ide yang penuh dengan kreatif dan perlu diaplikasikan di dalam masyarakat. 

"Saya berharap adik-adik tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi harus juga memiliki kompetensi sosial. Mahasiswa harus peka terhadap kondisi sosial yang ada di lingkungannya, mahasiswa harus membawa perubahan," ujar Ferdi saat menerima mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut sekaligus penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.  

Menurut politisi Partai Golkar ini, di Garut ada masalah sosial terkait ketidakpahaman masyarakat akan asupan gizi, sehingga angka stunting menjadi tinggi. Untuk itu, ia mengajak mahasiswa mengampanyekan asupan gizi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan kepedulian sosial generasa muda terhadap lingkungannya.

“Banyak masyarakat kita yang kurang terinformasikan tentang asupan gizi. Saya berharap adik-adik melakukan kampanye terkait asupan gizi. Memberikan informasi serta pemahaman akan pentingnya asupan gizi kepada masyarakat juga merupakan bentuk pendidikan informal yang perlu terus dilakukan,” kata legislator dapil Jawa Barat XI itu.

Apalagi, visi Presiden Joko Widodo pada periode keduanya tentang "SDM Unggul, Indonesia Maju". Maka kompetensi akademik dengan kompetensi sosial harus beriringan. 

“Kami di DPR akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam menyelesaikan berbagai masalah. Memang tidak bisa semua masalah selesai, tetapi minimal kami meminimalisasi masalah melalui kebijakan yang dibuat," kata Ferdiansyah. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA