Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Minta Ledakan BBM di Cimahi Diusut
Jumat, 25 Oktober 2019
Insiden ledakan dan kebakaran pipa saluran Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. Pertamina terjadi di Cimahi dan Pasir Koja, Jawa Barat.

INFO DPR — Insiden ledakan dan kebakaran pipa saluran bahan bakar minyak (BBM) milik PT Pertamina terjadi di Cimahi dan Pasir Koja, Jawa Barat. Peristiwa naas tersebut menimbulkan korban jiwa satu pekerja asing dan menimbulkan kemacetan di Tol Purbaleunyi. Anggota DPR RI, Mulyanto, aparat kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini. 

Menurut Mulyanto, proyek berskala besar itu seharusnya sudah dipersiapkan dengan matang. Sehingga, tidak perlu mengakibatkan kejadian apalagi sampai menimbulkan korban.

“Saya sangat menyesalkan kejadian itu. Kontraktor pelaksana harusnya sudah punya analisis wilayah pekerjaan dan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Proyek yang dikerjakan di wilayah itu kan berskala besar,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 Oktober 2019.

Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini meminta agar setelah pemadaman dan penanggulangan kecelakaan ini, pihak-pihak yang berwenang melakukan investigasi secara menyeluruh. Hal ini harus diperhatikan dengan baik karena menyangkut kelangsungan keselamatan kerja dan berdampak terhadap pasokan BBM.

“Pipa yang terbakar ini sebagai pipa jaringan BBM dari Ujung Berung ke Padalarang dan telah melakukan penyaluran BBM melalui pipa tersebut. Meskipun, Pertamina telah menjamin pasokan BBM untuk daerah Bandung dan sekitarnya aman, saya minta agar Pertamina sebagai pemilik aset memastikan tidak ada dampak lanjutan akibat ledakan pipa ini," ujarnya.

Selain itu, peristiwa tersebut diharapkan tidak mengganggu kestabilan sistem operasional Pertamina. Sebab, masyarakat sangat bergantung aktivitas ketersediaan BBM. Pertamina, kata Mulyanto, harus segera berkoordinasi lebih intens dengan pihak proyek kereta super cepat agar kejadian ini tidak terjadi lagi.

“Terutama, mengenai informasi jaringan pipa mana saja yang bersinggungan dengan proyek ini perlu dikomunikasikan ulang. Koordinasi yang erat sangat diperlukan mengingat luasnya jangkauan geografis proyek kereta cepat ini," ujar legislator dapil Banten III itu. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA