Tempo.Co

KOMENTAR+

Melawan Radikalisme di Kalangan ASN
Kamis, 31 Oktober 2019
Anggota DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan edukasi melawan radikalisme di ASN harus dilakukan pemerintah.

INFO DPR — Melawan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN) merupakan tugas pemerintah. Dikatakan Anggota DPR RI, Sodik Mudjahid, banyak upaya yang dapat dilakukan pemerintah menangkal gempuran radikalisme di ASN.

Upaya pertama, kata Sodik di Gedung DPR RI, Kamis, 31 Oktober 2019, harus ada regulasi yang tetap mengakomodasi nilai-nilai agama dan budaya seperti tata cara berbusana. Kedua, pemerintah harus melakukan edukasi kepada ASN.

“Edukasinya oleh pemerintah jangan kalah oleh masyarakat. Sehingga ASN-ASN itu terbina, katakanlah, tidak masuk radikalisme,” ujar Sodik.

Dan ketiga, Sodik mengingatkan agar para pemimpin di kementerian dan lembaga termasuk aparat keamanan cermat melihat, namun tidak berlebihan. Sebab, orang yang patuh pada agama yang baik itu tidak otomatis masuk paham radikal.

“Maka menteri-menteri dan aparat keamanan harus dengan cermat melihat datanya dan tidak dibesar-besarkan,” kata Sodik. 

Mengenai batasan isi ceramah yang disampaikan para pemuka agama, menurut Sodik tidak perlu dilakukan. Membatasi isi ceramah di rumah ibadah yang disediakan di lingkungan kantor ASN dinilainya sebagai kemunduran demokrasi dan kemunduran nilai-nilai agama yang dijamin oleh UUD 1945. 

“Kayak zaman orde baru saja. Itu tidak boleh ada pembatasan-pembatasan pengetatan begitu. Jadi kita lakukan edukasi yang benar. Hukum yang benar, dan tetap menjunjung tinggi nilai nilai kebebasan berpendapat,” ujar politisi Partai Gerindra dari Dapil Jabar I ini. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA