Tempo.Co

KOMENTAR+

RTRI untuk Memperkuat Lembaga Penyiaran Nasional
Selasa, 31 Mei 2016
TVRI dan RRI memberikan hiburan yang mendidik dan mengajarkan penonton, khususnya generasi muda, nilai-nilai budaya dan kultur Indonesia.

INFO DPR - Anggota Komisi I DPR, Arief Suditomo, mengatakan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)  Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) dan Kantor Berita Antara, disebutkan, media milik negara itu menjadi alat kedaulatan bangsa. Karena itu, eksistensinya sebagai lembaga penyiaran  nasional harus diperkuat.  Apalagi TVRI, televisi yang dibiayai negara, punya tugas memberi tontonan yang mengibur dan mendidik.

Menurut Arief, TVRI tidak perlu khawatir kalah pamor dibanding televisi swasta lainnya. Saat ini, yang patut dikhawatirkan ialah kehadiran dunia digital yang sudah menyita perhatian anak muda.

Diakui Arief, pilihan anak-anak muda masa  kini tidak lagi menonton sinetron atau melihat film di televisi, juga mendengarkan radio. Kemudahan mengakses Internet membuat anak muda beralih ke tontonan digital.

“Untuk itu, TVRI, sebagai televisi milik negara, harus diperkuat melalui RUU RTRI," kata Arief dalam forum legislasi RUU RTRI. Selain Arief, praktisi RRI M. Kabul Budiono dan mantan Pemimpin Redaksi SCTV, Nurjaman Mochtar, menjadi pembicara di acara  yang digelar di gedung DPR, Selasa, 31 Mei 2016.

Kabul juga mendukung RUU RTRI. Menurut dia, program siaran di TVRI dan RRI memang berbeda dibandingkan dengan televisi swasta atau saluran radio lainnya. Menurut Kabul, visi TVRI dan RRI adalah mendidik orang.

Dia yakin, program-program di TVRI atau RRI tidak sekadar mengajak penonton tertawa atau terhibur. Namun memberikan hiburan yang mendidik dan mengajarkan penonton, khususnya generasi muda, nilai-nilai budaya dan kultur Indonesia. Hanya, saat ini, Kabul mengakui, sumber daya manusia di TVRI kurang bergairah menjadi orang-orang kreatif.

“Untuk memperbaiki kondisi ini, pihak media memang harus memiliki sumber daya manusia yang kreatif,” kata Kabul.

Di samping itu, solusi untuk menguatkan TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran milik nasional ialah harus independen dan tidak menjadi corong pemerintah atau alat bagi partai pemenang pemilu.

Sementara itu, Nurjaman menilai, minat terhadap TVRI pascareformasi pudar karena anggapan bahwa media tersebut merupakan suara pemerintah. Karena itu, TVRI harus lebih kreatif di. Situasi ini berbeda dengan televisi milik swasta yang bergantung dari rating acaea dan iklan.

“Kalau rating-nya tinggi, iklannya banyak. Kalau iklannya banyak, mendatangkan uang banyak. Dan kalau uangnya banyak, orang akan kreatif mengembangkan program-program,” ucap Nurjaman.

Karena itu, SDM yang professional dan dana yang memadai harus menjadi perhatian. “Mudah-mudahan TVRI, RRI, dan Antara jadi pemenang dan kebanggan bersama,” tutur Nurjaman.

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA