Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Dorong Percepatan Pembangunan Papua Barat
Rabu, 06 April 2016
Jalan menjadi sarana percepatan pelayanan infrastruktur sosial dasar masyarakat dan peningkatan infrastruktur wilayah.

Sebagai provinsi yang umurnya relatif masih muda, Papua Barat perlu mendapat dorongan lebih untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Hal ini direspons Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI Achmad Hafisz Tohir dengan memberi dorongan agar pembangunan infrastruktur di Papua Barat dipercepat.

“Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Barat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, dampak dari konektivitas dan minimnya infrastruktur yang selama ini memicu disparitas harga-harga barang konsumsi dan nonkonsumsi dapat diminimalisasi,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Kampung Wisata Arborek, Raja Ampat, Papua Barat, belum lama ini.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam kunjungan kerja tersebut adalah pembangunan jalan. Jalan menjadi sarana percepatan pelayanan infrastruktur sosial dasar masyarakat dan peningkatan infrastruktur wilayah. Dengan adanya jalan, akan mendekatkan sentra-sentra produksi dengan kawasan industri yang berpola hilirisasi seperti yang sedang dikembangkan di Teluk Bintuni saat ini.

“Saat ini, prasarana jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten dan antar-ibu kota kabupaten belum memadai. Hal ini karena letak geografis kota/desa yang berkembang berada di pesisir laut yang dikelilingi oleh hutan, rawa, sungai, serta pegunungan, sehingga sulit ditembus oleh kendaraan biasa,” kata Achmad menjelaskan.

Wakil rakyat dari Sumatera Selatan ini juga menyebutkan infrastruktur di Papua Barat masih minim, dan ini yang menghambat pembangunan. “Orang mau investasi takut, orang mau membuka kawasan tidak ada listrik dan tidak ada jalan,” ujarnya.

Tidak hanya jalan, tapi pembangunan sarana dan prasarana lain yang akan memberi efek berlipat ganda pada perekonomian Papua Barat juga perlu digiatkan. “Untuk itu, perlu ada kerja sama dan koordinasi yang baik antara Kementerian terkait, Pemda, BUMN, dan pihak swasta,” katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menganggarkan Rp 10 triliun untuk pengembangan infrastruktur di Papua. Dari jumlah itu, sebesar Rp 6 triliun dialokasikan untuk Provinsi Papua, dan Rp 4 triliun untuk Provinsi Papua Barat. Sedangkan dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Papua Barat dialokasikan sebesar Rp 955 miliar, dan sebanyak Rp 759 miliar diperuntukkan pembangunan jalan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA