Tempo.Co

KOMENTAR+

Paripurna DPR: Waspadai Dinamika Ekonomi
Jumat, 03 Juni 2016
Kinerja mitra dagang utama Indonesia, seperti Cina, Jepang, dan Eropa, masih lemah

Merespons tanggapan DPR RI terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2017, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan jawabannya pada rapat paripurna DPR RI. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ini digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 2 Juni 2016.

Dalam jawaban terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2017, masih ada asumsi yang berbeda antara pemerintah dan DPR. DPR mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, sedangkan pemerintah 5,3 hingga 5,9 persen.

Taufik memperkirakan, dengan kondisi tax amnesty, segera dapat diputuskan angka pertumbuhan 5,1 persen sudah berada di tangan. Tinggal menunggu pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi dari 5,1 menjadi 5,3 persen untuk mendukung pengembangan ekonomi pada 2017.

“DPR berharap kebijakan tax amnesty nantinya akan berdampak positif mendukung APBN 2016. Hanya saja, dinamisasinya bergantung pada pembahasan masing-masing fraksi,” ujar Taufik.

Taufik mengatakan tindak lanjut dari rapat ini adalah DPR akan menyerahkan proses pembahasan itu kepada masing-masing fraksi di Badan Anggaran DPR. Kemudian, pembahasan akan dilanjutkan ke RAPBN tahun 2017, dan secara simultan Badan Anggaran juga akan membahas revisi Undang-Undang APBN tahun 2016 dalam bentuk APBNP tahun 2016 setelah menunggu tindak lanjut tax amnesty.

Selain itu, Badan Anggaran akan membahas sejumlah usulan lain DPR, yakni pembentukan panja dan road map pengelolaan utang Indonesia yang makin besar. Kemudian, setelah Badan Anggaran memberikan jawaban, pada 15 Agustus, Presiden akan menyampaikan terlebih dahulu dalam nota keuangan di APBN 2017.

Sementara itu, pemerintah mengatakan perlu mewaspadai dinamika ekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian global. Salah satunya masih lemahnya kinerja mitra dagang utama Indonesia, seperti Cina, Jepang, dan Eropa.

“Meski demikian, perekonomian dunia tahun 2017 diprediksi akan lebih baik daripada 2016. Sehingga berdampak positif terhadap peningkatan volume perdagangan dunia yang akan mendorong kinerja neraca perdagangan nasional, khususnya di sisi ekspor,” ujar Menteri Keuangan.

Isu kesenjangan juga mendapatkan perhatian khusus. Menurunkan kesenjangan menjadi salah satu prioritas dan sasaran pembangunan nasional 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Nawacita ketiga. Langkah yang dilakukan adalah membangun dari pinggiran serta memperkuat daerah. “Membangun Indonesia mulai perbatasan dan perdesaan,” kata Bambang.

Adapun terkait dengan ketenagakerjaan, pemerintah akan memperdalam sektor industri, yakni industri pengolahan berbasis komoditas yang akan lebih banyak menyerap tenaga kerja dibanding sektor perkebunan dan pertambangan. Termasuk pula meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja melalui berbagi pelatihan, serta adanya integrasi informasi pasar tenaga kerja.

Pemerintah pun mendorong perluasan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri atau penanaman modal asing (PMA) untuk membiayai pembangunan. Namun terdapat keterbatasan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah dalam Pembiayaan Infrastruktur yang Linier.

Dengan prasyarat pinjaman dari Asian Development Bank (ADB), mayoritas pemanfaatan dana PMA (direct loans) yang mendapat jaminan pemerintah hanya dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur bernilai komersial.

Karena itu, PMA dalam jumlah besar hanya digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA