Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Minta Bulog Atur Lagi Tujuh Pangan Strategis
Selasa, 07 Juni 2016
Dengan menugaskan Bulog menguasai 40 persen pasar, bisa meredam harga ketujuh bahan pangan.

Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) meminta agar kewenangan Bulog untuk bisa mengambilalih stok dan tujuh komoditi pangan strategis dikembalikan. Hal ini bertujuan untuk meredam gejolak kenaikan harga yang terjadi saat hari-hari besar keagamaan.

"Kami menyimpulkan dari perjalanan kemarin dan hari ini bahwa masalah yang kita hadapi setiap tahun yaitu mahalnya harga-harga. Untuk itu kami menyarankan agar Bulog dikembalikan menjadi Badan Urusan Logistik dan mereka bertanggung jawab untuk menstabilkan harga, kualitas, dan  ketersediaan pangan atau sembako itu," ujar Akom saat melakukan sidak ke Gudang Beras Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016.

Ketujuh pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging sapi, dan gula adalah komoditi yang paling sering berfluktuasi di hari-hari besar keagamaan seperti puasa, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. "Nah, ketujuh pangan strategis ini harus diambilalih wewenang distribusi dan penetapan harganya oleh Bulog," kata Akom.

Kata Akom, DPR berbincang-bincang melanjutkan pembahasan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Di situ ada amanah yang harus dijalankan pemerintah bahwa diperlukan sebuah institusi atau lembaga, badan yang bisa melakukan upaya untuk menuju kepada ketahanan pangan nasional. "Nah lembaga itu tentu harus diejawatahkan oleh pemerintah. Dan itu sudah sangat terlambat. Harusnya November 2015 lalu sudah harus dibentuk. Itu amanah Undang-Undang Pangan dan harus dijalankan," katanya.

Menurut Akom, dengan menugaskan Bulog untuk menguasai pasar sebesar 40 persen saja, itu akan bisa meredam harga ketujuh bahan pangan. "Kita dorong ke arah sana. Mudah-mudahan nanti puasa dan lebaran yang akan datang harga beras, harga daging, dan sembako lainnya, kualitasnya juga bagus, harganya juga bagus," ucapnya.  

Dalam melakukan sidak ini, Akom didampingi Wakli Ketua DPR RI Agus Hermanto, Wakil ketua Komisi IV DPR RI Herman Chairun, dan Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA