Tempo.Co

KOMENTAR+

Penghematan Tidak Boleh Merugikan
Sabtu, 11 Juni 2016
Penghematan anggaran di kementerian yang bekerja membantu pelayanan publik tidak boleh merugikan masyarakat.

“Kami mengapresiasi penghematan anggaran di sejumlah kementerian asalkan objektif dan tidak mengganggu serta merugikan pelayanan publik,” ujar Anggota Komisi II Sareh Wiyono. Komisi II DPR melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 9 Juni 2016. Rapat kali ini membahas laporan RAPBN-P Tahun 2016.

Lebih lanjut Sareh menjelaskan bila penghematan anggaran khususnya yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang bekerja membantu pelayanan publik tidak boleh merugikan masyarakat. Khususnya di daerah-daerah yang masih banyak keluhan seperti lambatnya pengerjaan sertifikat tanah.

“Hal tersebut disebabkan karena kurangnya peralatan, kurangnya tenanga bagian mengukur tanah dan bagian di lapangan masih kurang. Kalau memang perlu tambah tenaga demi kepentingan pelayanan yang baik gunakan anggaran yang ada. Yang penting tidak melebihi anggaran yang sudah di tentukan,” terang Sareh. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional sendiri melakukan penghematan dengan target Rp 300 miliar pada RAPBN 2016. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA